RKUHP Disahkan, Ada Hak Perempuan yang Hilang? Berikut Beberapa Pasal yang Jadi Sorotan
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022
JAKARTA, FIN.CO.ID - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022, masih menuai sorotan masyarakat.
Sebab, masih terdapat sejumlah pasal yang dinilai ada kejanggalan.
Bahkan, berpotensi menimbulkan risiko ancaman bagi kaum perempuan.
Baca Juga
BACA JUGA:Uya Kuya Dapat Restu Istri untuk Jadi Kader PAN
RKUHP disahkan, di dalamnya terdapat pasal tentang kontrasepsi darurat, perzinahan, hidup bersama sebagai suami istri, dan aborsi tanpa pengecualian.
Berikut sejumlah pasal yang menjadi sorotan publik:
1. Pasal 2 tentang Tidak Adanya Batasan Hukum di Masyarakat
Pasal 2 RKUHP yang kini telah disahkan sebagai KUHP terbaru berbunyi:
BACA JUGA:Angka Perceraian di Aceh Mencapai 6.823 Perkara, Didominasi Istri Gugat Cerai Suami
"(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."
2. Pasal 408, 409, dan 410 tentang Alat Kontrasepsi Darurat
Pasal 408, 409, dan 410 membahas mengenai hukum tentang Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan.
- Pasal 408
BACA JUGA:Sejumlah Klub Dukung Erick Thohir Jadi Ketua Umum PSSI, Begini Tanggapannya
Baca Juga
"Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan pada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1."
"Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."
- Pasal 410
Pasal 410 mengatur tentang pengecualian untuk Pasal 408 yakni yang tidak dipidana adalah jika hal tersebut dilakukan oleh petugas berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.
Untuk Pasal 409 pengecualian tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pendidikan.
Baca Juga
Sedangkan, pihak berwenang yang dimaksud adalah relawan kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.
3.Penjelasan Pasal 406 tentang Pelanggaran Kesusilaan
Penjelasan Pasal 406 Huruf a:
BACA JUGA:Cara Cegah Luka Kaki Diabetes
"Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan."
Adanya frasa "aktivitas seksual" pada penjelasan pelanggaran kesusilaan dapat berpotensi jadi pasal karet yang memidana semua orang. Penjelasan tersebut berisiko jadi tindakan main hakim sendiri atau persekusi oleh masyarakat.
4. Pasal 411 tentang Perzinaan
Pasal 411 berbunyi:
BACA JUGA:Terjebak Macet 3 Jam di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Gita Pilih Naik Ojek Online
"(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
"(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."
BACA JUGA:Kasus Korupsi Kredit Perumda BPR Indramyu, 2 Pelaku Diseret ke Rutan Kelas I Kebonwaru
5. Pasal 263 tentang Berita Bohong
Pasal 263 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya itu bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita maupun pemberitahuan padahal patut diduga bahwa itu adalah bohong akan dipidana 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV.
6. Pasal 240 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara
BACA JUGA:BMKG: Gempa Jember Jawa Timur Bisa Memicu Tsunami
"(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidaha denda paling banyak kategori II."
Dalam penjelasan Pasal 240 pun disebutkan yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah dimana ini tidak ada batasan pasti sehingga bersifat sangat subjektif.
Lalu, bagaimana sudut pandang Anda tentang sejumlah pasal-pasal tersebut?
Silakan Anda menilainya.