Khusus di arena pilkada yang tidak memiliki petahana, lanjut Najib, para kandidat yang maju sebaiknya juga berani melanjutkan program-program kepala daerah sebelumnya.
Terutama yang berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut dia, para calon kepala daerah tak perlu merasa malu atau merasa kehilangan pendukung, jika melanjutkan program yang baik bagi masyarakat.
BACA JUGA: Kesaksian Korban Begal di CBL Bekasi saat Sudah Sadar, Polisi Kantongi Ciri-ciri Pelaku
“Nggak masalah kalau bakal calon gubernur memiliki program dan rencana yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sebab, masyarakat juga tidak menginginkan kalau program yang sudah berjalan baik, atau pembangunan sarana dan prasarana lain yang ada menjadi barang rongsokan, tanpa ada kelanjutan,” tandas dia.
Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menuturkan, praktik politik uang dan politisasi SARA masih menjadi isu serius di Pemilu 2024.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil peran dalam pengawasan.
Bahkan, sambung Rahmat, mahasiswa bisa menjadi agen dalam menghadirkan pemilu bermartabat, jujur dan adil.
BACA JUGA: Motor Paspampres Dicuri di Kabupaten Bekasi, Lingkungan Rumah Sepi Tidak Ada Satpam
Pasalnya, mahasiswa pasti dapat memahami tentang pentingnya menjaga bangsa dan negara di tengah situasi kontestasi demokrasi.
“Mahasiswa bisa membantu menyadarkan masyarakat. Misalnya, kalau menerima uang untuk milih calon tertentu itu salah. Apalagi dalam konteks SARA, mereka harus bisa disadarkan kalau saling hujat itu tidak baik,” tutur dia.
