Jakarta

PT Jakpro Terlalu Banyak Masalah, Pengamat: Formula E Bisa Mengalihkan Perhatian

Belum ada laporan transparan dalam penyelenggaran balapan mobil listrik Formula E oleh PT. Jakarta Propertindo terus menjadi sorotan publik

PT Jakpro Terlalu Banyak Masalah, Pengamat: Formula E Bisa Mengalihkan Perhatian
Ilustrasi audit. (ist)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Belum ada laporan transparan dalam penyelenggaran balapan mobil listrik Formula E oleh PT. Jakarta Propertindo terus menjadi sorotan publik.

Artinya, kegiatan yang menggunakan dana APBD itu belum bisa dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan balapan itu sudah 4 bulan berlalu.

BACA JUGA:Cara Mengatasi Mulut Pahit, Begini Kata Ahli

Laporan keuangan belum juga diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

Hingga lembaga wakil rakyat di Kebon Sirih itu pun harus menagih pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021. 

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta PT JakPro segera menyampaikan laporan keuangan secara menyeluruh.

Persoalan di PT JakPro bukan hanya soal penggunaan anggaran untuk kegiatan Formula E.

BACA JUGA:Gibran Rakabuming Bocorkan Kondisi Iriana Jokowi Usai Terjatuh dari Tangga Pesawat: Kecapean Saja

Namun ada sejumlah kegiatan yang diamanatkan ke PT. JakPro, banyak yang belum tuntas.

Sebut saja kegiatan pembangunan ITF Sunter. 

Untuk yang satu ini sudah berutang tapi ITF-nya belum juga terealisasi.

Ditambah pengadaan tanah untuk ITF di lain tempat tidak progresnya.

BACA JUGA:Tersentuh, Pria Ini Bersedia Membantu Jessica Iskandar Bayar Cicilan, Teman-Teman Artis hanya Bantu Doa

Mengomentari hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, masalah JakPro bukan hanya masalah Formula E.

“Karena Formula E kita tunggu saja putusan KPK yang sedang menyelidiki masalah tersebut,” sebut Amir, Senin (14/11/2022).

Oleh karena itu, ia berharap, DPRD dan PJ Gubernur jangan hanya mempersoalkan pelaksanaan Formula E, sehingga melupakan persoalan lainnya di PT. Jakpro.

"Masalah Formula E bisa mengalihkan perhatian dari banyaknya permasalahan kinerja PT JakPro yang sebenarnya. Bahkan memerlukan penanganan yang lebih serius dan komprehensif," tandas Amir.

BACA JUGA:Niat Bersihkan Enceng Gondok, Satu Unit Eskavator Malah Tenggelam di Kalimalang Tambun Bekasi

Menurut Amir, DPRD dan Pj Gubernur juga bisa menjelaskan ke publik persoalan pembangunan ITF Sunter yang mangkrak hingga beberapa tahun terakhir. 

"Termasuk apa sebab dengan dukungan pinjam Rp4 Triliun yang bersumber dari PEN namun PT JakPro tidak mampu menunaikan tugas yang diberikan Gubernur Anies kepada mereka," beber Amir.

Masalah krusial lainnya adalah hubungan PT JakPro dengan 5 anak perusahaan dengan memanfaatkan dana PMD, justru menimbulkan banyak masalah.

"Khususnya yang terkait dengan hubungan kerja sama antara anak– nak perusahaan Jakpro dengan perusahaan lainnya," tandas Amir.

BACA JUGA:Lagi Cari Pijaman Dana Online Terpercaya? Berikut Beberapa Aplikasi Terdaftar OJK

Begitu pula dengan penugasan kepada PT JakPro untuk mengelola JIS, TIM, pengelolaan aset–aset Pemprov di pulau reklamasi.

"Yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari PJ Gubernur dan DPRD," tutur dia.

Sehingga, sambung Amir, pengelolaan aset–aset tidak berujung pada berulangnya kasus RS Sumber Waras dan Tanah Cengkareng.

Amir berpendapat, ada 2 cara yang harus dilakukan PJ Gubernur dan DPRD terhadap PT Jakpro dengan banyaknya persoalan tersebut.

BACA JUGA:Menko Airlangga Bahas Program Kartu Prakerja di Labour20 Summit

Pertama, DPRD meminta PT. JakPro memberikan laporan lengkap.

"Maka perlu dibentuk Pansus DPRD dalam rangka penataan PT JakPro secara komprehensif," tutur Amir.

Kedua, PJ Gubernur dan DPRD juga perlu meminta BPK untuk mengaudit investigasi secara menyeluruh.

"Kinerja PT. JakPro bersamaan dengan kelima anak perusahaannya harus diaudit," tandas dia.

BACA JUGA:Besaran UMK Kota Solo Tahun 2023 Dibahas, Gibran Sebut Bakal Ada Kenaikan

Selain itu, tambah Amir, Pj Gubernur harus segera merekonstruksi dan restorasi di lingkungan Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta.

Seperti diketahui, dugaan maraknya nepotisme di tubuh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum terungkap.

Mengomentari hal itu, Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, Pj Gubernur DKI harus menyikapinya secara cepat.

"Ini bisa jadi bom waktu bagi Pemprov DKI Jakarta," ujar dia kepada fin.coid, Rabu (2/11/2022).

BACA JUGA:Termasuk Guru Ngaji Jokowi, Ini 4 Imam Besar Masjid Raya Sheikh Zayed Solo

Salah satu cara yang bisa dilakukan Pj Gubernur Heru Budi yakni dengan merombak jajaran direksi hingga kepala divisi.

Terlebih ada dugaan orang-orang di posisi penting merupakan bawaan Dirut PT Jakpro. 

"Kembalikan saja Dirut lama, yaitu Dwi Wahyu Daryoto. Dia kan mundur atau diganti saat gonjang-ganjing Formula E. Saya tak ada kepentingan dengan Dwi," tandas Sugiyanto.

Menurut dia, perombakan jajaran direksi sangat penting.

BACA JUGA: Pasal Tidak Hormat Terhadap Hakim Diusulkan Dihapus, KY: Ancaman untuk Bersikap Kritis

Tujuannya untuk memudahkan investigasi karangan bunga misterius yang mengungkap dugaan nepotisme di tubuh PT Jakpro.

Ia mengatakan, kiriman karangan bunga tersebut sebagai penegasan yang ditujukan ke Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI Jakarta. 

"Ini tidak boleh lama dibiarkan. Sebaiknya, Pj. Gubernur DKI segera merombak total semua direksi dan komisaris Jakpro. Semuanya!" kata Sugiyanto.

Sugiyanto menambahkan, permasalahan di tubuh Jakpro sudah lama terendus.

BACA JUGA:Momen Menegangkan Iriana Jokowi Terpeleset di Tangga Pesawat, Paspampres Gerak Cepat

Yakni potensi kerugian usaha yang dialami Jakpro sejak 2019, 2020, hingga 2021.

"Kemungkinan besar, usaha Jakpro pada 2022 ini pun mengalami kerugian. Karena Jakpro telah membayarkan biaya Formula E hingga sebesar Rp 325 miliar," beber dia.

Pada 2019, Jakpro mengalami kerugian usaha senilai Rp 76,22 miliar.

Sedangkan pada 2018, juga rugi Rp 240,8 miliar.

BACA JUGA:Ramalan Zodiak Cancer Hari Ini, Harus Banyak Hati-hati

Sementara pada 2021, tercatat kerugian sebesar Rp 110.83 miliar. 

Total kerugian usahanya mencapai Rp 427,94 miliar.

“PT Jakpro itu BUMD Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) yang sahamnya 100 persen milik DKI. Artinya, Jakpro ini milik rakyat Jakarta. Jadi, bila PT Jakpro rugi, maka rakyat Jakarta juga rugi," tegas Sugiyanto.

Berita Terkait