Nasional . 04/11/2022, 21:00 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019 kembali digelar.
Sidang beragendakan keterangan saksi ahli digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 20222.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sidang dihadiri oleh lima terdakwa, yaitu Suyono, Djoko Selamet Djamhoer, Josef Agus Susatya, Indra Wijaya Supriadi, dan Purnomo Sidhi Mohamad.
BACA JUGA:Dua Eks Pejabat LPEI Jadi Tersangka Korupsi Rp2,6 Triliun
BACA JUGA:Digarap Kejagung Soal Korupsi Kredit Macet Rp4,7 T, LPEI: Akan Ikuti Proses
"Agenda sidang mendengarkan pemeriksaan ahli a de charge atau saksi ahli dalam perkara korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional LPEI tahun 2013-2019," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 November 2022.
Diungkapkannya, empat saksi ahli dihadirkan yaitu pakar hukum pidana Dr. Mudzakkir, S.H., M.H..
Dalam keterangannya dia menerangkan terhadap terdakwa Suyono, Djoko Selamet Djamhoer, Josef Agus Susatya, dan Purnomo Sidhi Mohamad sebagai berikut:
BACA JUGA:2 Saksi Diperiksa Terkait Kredit Macet LPEI Rp4,7 T
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, frasa dapat bersifat inkonstitusional sehingga mengubah delik formil menjadi delik materiil atau formil materiil yakni adanya hubungan kasualitas atau sebab akibat.
Munculnya kerugian keuangan Negara harus disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang.
Dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, maknanya adalah untuk penghitungan kerugian keuangan Negara harus dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan audit investigasi dan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
BACA JUGA:Kredit Macet LPEI Rp4,7 T, Kejagung Garap 5 Saksi
Kemudian saksi ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H terhadap terdakwa Suyono menyebut:
Dalam filosofi UU LPEI, tujuannya adalah kesejahteraan dan ekspor yaitu sesuatu yang penting sehingga para eksportir dapat terbantu berdasarkan kontrak perjanjian.
Masing-masing pihak harus beretika baik dalam melaksanakan kontrak perjanjian tersebut, kemudian apabila ada pihak yang tidak melaksanakan tujuan ekspor itulah yang kemudian diminta pertanggungjawaban.
Apabila ekspor tidak dilakukan dan berdasarkan analisa adanya kerugian Negara, maka hal yang utama adalah dengan pengembalian kerugian negara. Apabila uang pengembalian tidak mencukupi, maka menggunakan jaminan untuk penyelesaiannya.
Dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI, tidak serta merta adanya pengembalian saja, namun tujuan adanya kegiatan ekspor harus ada.
BACA JUGA:Kejagung Kembali Periksa 4 Orang Terkait Kredit Macet LPEI
Saksi Danang Rahmat Surono dari Kantor Akuntan Publik selaku Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap SUYONO menyebut:
Ahli tidak melakukan penelitian/pemeriksaan serta tidak melihat Laporan Hasil Penghitungan BPK, dalam perkara ini hanya dari informasi yang diterima oleh ahli.
Suatu kerugian Negara dihitung sejak uang Negara keluar yang tidak sebagaimana mestinya.
BACA JUGA:Lagi, 5 Orang Diperiksa Terkait Kredit Macet LPEI
Sedangkan Drs. H. Djoko Purwogembro selaku Mantan Anggota DPR dan Ahli Penyusun UU LPEI terhadap INDRA WIJAYA SUPRIADI menyebut:
Apabila ada perbuatan tindak pidana korupsi, maka diberlakukan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi
"sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 09 November 2022 pukul 10:00 WIB dengan agenda pemeriksaan Terdakwa," kata Sumendana.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id