Alasan Mencengangkan Pejabat Polri Tak Boleh Bawa Topi dan Tongkat, Kasetpres: Tidak Ada Tempat Penyimpanan
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo serta para pejabat utama Mabes Polri hadiri undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Jumat, 14 Oktober 2022.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo serta para pejabat utama Mabes Polri hadiri undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Jumat, 14 Oktober 2022.
Kehadiranya tersebut untuk menghadri agenda Presiden Jokowi dalam memberikan arahan kepada Jajaran Polri.
Namun terdapat momen unik, bahwa Kapolri hingga Kapolres diwajibkan mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL) tanpa topi dan tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh membawa ajudan (ADC0 dan tidak boleh membawa HP.
Baca Juga
Para pejabat Polri hanya diperbolehkan membawa buku catatan dan pulpen.
BACA JUGA:Dipanggil Jokowi, Mulai Kapolri, Kapolda, Kapolres Hanya Boleh Bawa Buku Catatan dan Pulpen
BACA JUGA:Banyak Polisi Terseret Kasus, Jokowi: Visi Presisi Pak Kapolri Jangan Menjelimet, Sederhanakan
Terkait kebijakan tersebut, pihak Istana pun akhirnya mengungkap alasan tidak diperbolehkan anggota Polri membawa tongkat dan topi.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengakui jika alat-alat tersebut tidak boleh dibawa berdasarkan didskusi bersama pihak polri.
"Ketika kami berdiskusi kesiapan ini kepada rekan-rekan panitia Polri. Pertama, di Istana ini tidak ada tempat untuk penyimpanan tongkat, tongkat kan jumlahnya banyak," ungkap Heru dalam konfrensi pers, pada Jumat, 14 Oktober 2022.
Heru melanjutkan, alasan berikutnya untuk memproses masuk istana. Dia juga menuturkanpara pejabat Polri diminta tidak bawa hp untuk kenyamanan para tamu istana.
BACA JUGA:Jokowi Terima Keluhan Masyarakat Terhadap Polri 29,7%: Tolong Tindakan Represif Diredam
BACA JUGA:Kumpul Petinggi Polri di Istana, Jokowi Sentil Pungli hingga Gaya Hidup Mewah
"Kedua adalah memperlama proses memasuki Istana. Ketiga adalah kami memang meminta untuk tidak membawa handphone, itu juga lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak para pejabat di lingkungan Polri untuk bisa proses memasuki Istana dengan cepat," jelasnya.
"Karena jumlah 600 itu cukup banyak sehingga tidak perlu membawa tongkat, tidak perlu membawa HP dan tentunya topi," imbuhnya.
Baca Juga
Jokowi Panggil Seluruh Polisi se-Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 14 Oktober 2022 memanggil para pejabat Polri di Istana Negara.
Pejabat Polri yang dipanggil Jokowi itu adalah seluruh pejabat utama Mabes Polri, kapolda, dan kapolres (baik kapolresta dan Kapolrestabes) seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Di Depan Jokowi, Kapolri Akui Kepercayaan Publik ke Polri Menurun
BACA JUGA:Isu Ijazah Palsu Jokowi Dianggap Bikin Gaduh, KSP: Membabi Buta
Kapolri hingga Kapolres diwajibkan mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL) tanpa tutup kepala (topi), tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh membawa ajudan (ADC) dan tidak boleh membawa HP.
Baca Juga
Para pejabat Polri tersebut hanya diperbolehkan membawa buku catatan dan pulpen.
Semua polisi dengan pangkat bintang 2 (Irjen) dan ke bawahnya tidak boleh membawa mobil sendiri. Mereka diminta naik bus yang telah disediakan.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu 12 Oktober 2022 yang ditandatangani Asops Polri Irjen Pol Agung Setya.
"Hasil rakor melalui zoom cloud meeting hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB yang dipimpin Kasetpres, terkait rencana pengarahan Presiden kepada jajaran Kepolisian," tulis telegram tersebut seperti dikutip pada Kamis, 13 Oktober 2022.
BACA JUGA:Jokowi Panggil Kapolri dan Polres se-Indonesia, DPR: Tandanya Kondisi Sudah Urgen
BACA JUGA:Isu Ijazah Palsu Jokowi Dianggap Bikin Gaduh, KSP: Membabi Buta
Kapolri Akui Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi Menurun
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadari tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya menurun.
"Kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian kejadian menonjol yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik," kata Jenderal Sigit di Istana, Jumat 14 Oktober 2022.
Jenderal Sigit mengatakan, pihaknya akan berupaya maksimal melakukan langkah mitigasi dengan segala kemampuan yang ada. Dia menyebut akan menuntaskan peristiwa yang ada sesuai perintah Jokowi.
"Oleh karena itu, upaya maksimal untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dengan menerapkan segala kemampuan yang ada, sehingga peristiwa ini dapat terungkap dan dapat kami tuntaskan sesuai dengan arahan Bapak Presiden," tuturnya.
BACA JUGA:700 Orang Santri di Bekasi Lanjut Program ke Pesantren Gontor, Pemkab Pastikan Dukungan Pendidikan
BACA JUGA:Polri 'Dirundung' Awan Gelap
Jenderal Sigit mengatakan, penuntasan kasus itu sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik.
"Sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.
Di depan Jokowi, Jenderal Sigit siap mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mengembalikan marwah polri. Dia siap mewujudkan transformasi polri yang presisi.
"Kami siap mengarahkan segala daya upaya, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri. Menjaga marwah polri melalui program transformasi menuju polri yang presisi," tuturnya.
BACA JUGA:Cara Mengobati Bisul agar Cepat Kempes, Ini Tips dari Dokter Marlina
BACA JUGA:Banyak Polisi Terseret Kasus, Jokowi: Visi Presisi Pak Kapolri Jangan Menjelimet, Sederhanakan
Jokowi Singgung Keluhan Masyarakat Terhadap Polri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima banyak keluhan masyarakat terhadap institusi Polri.
Jokowi sampaikan keluhan masyarakat tersebut mengenai pungutan liar hingga tindakan represif oleh oknum anggota Polri.
Menurut Jokowi tindakan tersebut dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Maka dari itu, Jokowi minta kepada seluruh jajaran Polri untuk meredam tindakan pungli hingga represif.
BACA JUGA:Kumpul Petinggi Polri di Istana, Jokowi Sentil Pungli hingga Gaya Hidup Mewah
Hal Tersebut Jokowi sampaikan dalam arahanya kepada Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022.
"Saya terlalu banyak mendapat laporan, urusan kecil-kecil tapi bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu," ucap Jokowi dikutip FIN.co.id dari Sekreatariat Presiden pada Sabut, 14 Oktober 2022.
"Ini sebuah persepsi, karena pungli, tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represiif dijauhi," sambungnya.