Nasional . 04/10/2022, 09:21 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pandemi Covid-19 di tanah air belum sepenuhnya pulih. Pemerintah masih terus melakukan langkah-langkah ikhtiar.
Yakni dengan terus melakukan perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1.
PPKM level 1 diperpanjan untuk Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali yang berlaku hingga 7 November 2022.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
"Serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) ditandatangani Mendagri Tito Karnavian yang diterima di Jakarta, Selasa 4 September 2022.
BACA JUGA:Inflasi Jakarta Capai 1,21 persen, Tingkat Inflasi Tertinggi sejak Awal Pandemi
BACA JUGA:Benarkah Pandemi COVID-19 Berakhir? Ini Penjelasan Pemerintah
Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 45 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 46 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali.
Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.
Pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya, dimana berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1.
Penyesuaian tidak jauh berbeda tersebut juga karena sebulan terakhir daerah-daerah di Indonesia telah berada dalam status level 1 PPKM sejak perpanjangan pada Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali yang berlaku pada September lalu.
Dalam Inmendagri kali ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan gubernur, bupati dan wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.
BACA JUGA:Menko Airlangga Bicara soal Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi
BACA JUGA:Kapan Pandemi Covid-19 di Indonesia Berakhir? Ini Penjelasan Jokowi
Kemudian apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19, maka menurut dia dilakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.
Tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
Terkait percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-dana desa, bupati wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah perekaman pata KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikutnya, kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jokowi Perintahkan Menkes Konsultasi dengan WHO
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk segera berkonsultasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengenai status pandemi COVID-19 di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menkes usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 3 September 2022.
“Pak Presiden meminta saya konsultasi dengan Dirjen WHO. Dirjen WHO bilang, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan,” ujar Menkes, usai rapat di Istana Negara.
Menkes menyampaikan, WHO merupakan pihak yang berwenang untuk menyatakan pencabutan status pandemi COVID-19.
“Khusus mengenai pandemi ini, karena ini sifatnya dunia nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan. Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern (PHEIC), itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia yang akan meresmikan,” ujar Budi.
Senada dikatakan jubir Kemenkes, Mohammad Syahril juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menuju endemi.
BACA JUGA:WHO Sebut Pandemi Covid-19 Akan Berakhir, PKS Ingatkan Vaksinasi Booster yang Masih Lemah
Hal ini didasarkan pada parameter penilaian COVID-19 yang terus melandai. Meskipun demikian, Syahril menekankan bahwa kewaspadaan terhadap adanya kemungkinan mutasi virus tetap dilakukan.
“Sesuai pengumuman Dirjen WHO kita saat ini seluruh dunia telah menghadapi masa yang menggembirakan karena tanda tanda hilangnya pandemi COVID mulai terlihat, termasuk di Indonesia” ujar Syahril, Jumat lalu.
Melandainya kasus COVID di Indonesia didasarkan pada penilaian parameter COVID-19 mulai dari angka kasus hingga penggunaan tempat tidur perawatan COVID-19.
Parameter pertama terlihat penurunan kasus konfirmasi mingguan sejak Agustus minggu ketiga.
Saat ini rata rata angka kasus harian COVID-19 berkisar di angka 2.000 kasus. Hal ini dibarengi dengan penurunan positivity rate mingguan menjadi 6,38 persen dalam minggu terakhir. Demikian halnya dengan kasus kematian juga mengalami penurunan menjadi 123 per minggu, atau rata-rata di bawah 20 per hari.
Penurunan angka kasus juga dibarengi dengan penurunan angka perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit.
Tingkat keterisian tempat tidur atau BOR terus mengalami penurunan dari angka 5 persen pada 10 September menjadi 4,83 persen saat ini. Begitu juga kasus harian dengan positivity rate cenderung melandai dalam satu bulan terakhir.
“Kesiapan masyarakat untuk tetap waspada termasuk betul-betul menyiapkan langkah kita menuju endemi, paling penting dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk disiplin memakai masker,” tandas Syahril.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id