Ragam . 20/11/2026, 22:16 WIB

Gubernur Banten Andra Soni Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,37 Juta, Naik 8,77 Persen

Penulis : Sahroni
Editor : Sahroni

fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi dunia usaha termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi Banten dan inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Andra Soni menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten. Menurutnya, daya saing investasi tidak seharusnya dibangun dengan mengandalkan upah buruh yang murah, melainkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.

Ia berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan bersaing. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi maupun berkembangnya sektor industri. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan masyarakat.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.

Andra Soni menambahkan, Pemprov Banten ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” paparnya.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id