MAKI: Klaim Tambang Emas Lukas Enembe Hoaks
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan dari hasil risetnya di wilayah tidak ditemukan tambang emas milik Lukas Enembe. .
JAKARTA, FIN.CO.ID - Klaim Gubernur Papua Lukas Enembe soal asal-usul harta kekayaannya berasal dari hasil tambang emas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua dimentahkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan dari hasil risetnya di wilayah tidak ditemukan tambang emas.
BACA JUGA:Ada Opini Hindari Pemeriksaan, Ini Harapan KPK ke Lukas Enembe
Baca Juga
"Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe. Sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah hoaks," kata Boyamin melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 30 September 2022.
Menurut Boyamin, fakta tersebut dapat ditelusuri dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Dari website tersebut tidak ditemukan izin-izin terkait tambang emas di Mamit Tolikara. Dengan tidak ada izin-izin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal. Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe, maka dapat dinyatakan ilegal yang melanggar UU Minerba. Sehingga urusannya akan menjadi lain. Hasilnya dapat disita oleh negara," imbuhnya.
Boyamin lantas mempertanyakan asal-usul harta kekayaan Lukas Enembe.
BACA JUGA:Mahfud MD Beri Jaminan Pada Lukas Enembe, Syaratnya...
MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe. Termasuk yang diduga sebagian digunakan untuk bermain judi di Singapura, Malaysia dan Filipina.
"MAKI mendesak Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya. Sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang. Karena patut diduga kekayaan Lukas Enembe bukan dari tambang. Tetapi dari sumber lain," papar Boyamin.
Diketahui, klaim kepemilikan tambang emas di Mamit, Tolikara kali pertama diungkapkan oleh Stefanus Roy Rening. Dia mengaku mendapat informasi langsung dari Lukas Enembe.
Kuasa hukum menyebut pengurusan izin pertambangan tersebut masih dalam proses.
BACA JUGA:Siapkan 1.800 Personel, Kapolri: Siap Bantu KPK Proses Lukas Enembe
"Bapak punya tambang tidak? sendiri di kampung? 'Oh, saya punya di kampung ya di Tolikara di Mamit itu sedang dalam proses'," ucap Roy Rening saat jumpa pers di Gedung Penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin (26/9).
Baca Juga
Ia mengatakan jika proses perizinan tersebut telah selesai maka pihaknya bakal memberi tahu KPK untuk melihat langsung tambang emas tersebut.
"Sekarang prosesnya sedang dibuat semua, dokumentasi-nya, termasuk videonya dan saya kemarin sudah coba mengajak kalau bisa kita karena Pak Marwata (Alexander Marwata/Wakil Ketua KPK) yang minta 'mari kita sama-sama ke Mamit, kita sama-sama ke Tolikara, kita lihat itu tambang'," ucapnya.
Menanggapi kepemilikan tambang emas Lukas Enembe, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.
BACA JUGA:Paulus Waterpauw Desak Gubernur Lukas Enembe Mundur: Daripada Ditangkap KPK
Ditegaskan, proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak akan pernah dihentikan, walaupun Lukas Enembe mengklaim punya tambang emas.
"Maksud kami kan, kemarin seakan-akan kan mereka bisa menunjukkan ada tambang emas itu kemudian mau dihentikan, tidak seperti itu prosesnya," katanya, Selasa, 27 September 2022.
Baca Juga
Dikatakannya, tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Diungkapkannya proses pembuktian hanya ada di muka persidangan.
"Ada tidaknya mengenai soal yang bersangkutan memiliki tambang emas atau apa pun itu silakan disampaikan di dalam pemberian keterangan di depan teman-teman penyidik. Bukan seakan-akan terjadi proses pembuktian di tahap penyidikan itu tidak pernah ada yang seperti itu. Sampaikan aja di depan penyidikan," ucap dia.
BACA JUGA:Temui Lukas Enembe di Kediamannya, Komnas HAM: Kondisinya Tidak Keadaan Baik
Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
"Jadi, sekali lagi tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, hanya dilakukan dalam hal. Pertama, tidak ditemukan kecukupan bukti. Kedua, peristiwa itu bukan merupakan perbuatan pidana atau ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum," ujar Nawawi.
Diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Adapun, untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Moeldoko: Saya Mungkin Lebih Keras Lagi, Ini Murni Soal Hukum!