Regional

Temui Lukas Enembe di Kediamannya, Komnas HAM: Kondisinya Tidak Keadaan Baik

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan cek kesehatan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Temui Lukas Enembe di Kediamannya, Komnas HAM: Kondisinya Tidak Keadaan Baik
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) saat memberi keterangan pers di Jayapura, Kamis(29/9/2022

JAYAPURA, FIN.CO.ID - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan cek kesehatan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Komnas HAM menyambangi kediaman Lukas Enembe yang berada di lokasi di Koya, Disrik Muara Tani, Jayapura pada Rabu, 28 September 2022.

Komnas HAM membenarkan kondisi Lukas Enembe yang kurang sehat saat mendapatkan keterangan dari dokter pribadinya.

Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik menyatakan jika lembaganya tidak akan masuk ke proses hukum yang sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Moeldoko: Saya Mungkin Lebih Keras Lagi, Ini Murni Soal Hukum!

BACA JUGA:Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Ungkap Intervensi Elemen Negara

Setelah bertemu dengan Lukas Enembe, Komnas Ham akan menyampaikan kondisi kesehatannya supaya ada perhatian tanpa harus menggangu proses hukum yang sedang di jalankan KPK.

"Kondisi Gubernur Enembe tidak dalam keadaan baik namun status kesehatannya seperti apa persisnya tentu dokter yang lebih tau," ucap Damanik sebagaimana dilansir fin.co.id dari Antara pada Kamis, 29 September.

Koordinator tim penasehat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe Stevanus Roy Rening dalam keterangan persnya pada Rabu malam di Jaya pura menyatakan, konisi Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan membaik setelah minum obat dari dokter yang menanganinya.

"Obat dokter dari Singapore sudah tiba sejak tiga hari yang lalu dan dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau," ucap Roy Rening.

BACA JUGA:Ternyata Kesehatan Lukas Enembe Tergantung Dokter Pribadi dan Obat dari Singapura

BACA JUGA:Terungkap Percakapan Lukas Enembe dengan Direktur Penyidik KPK

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK

Panggilan kedua yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Papua Lukas Enembe belum juga dipenuhi.

Kuasa hukum Enembe, Stefanus Roy Rening menyampaikan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya atas panggilan kedua penyidik KPK.

"Saya hari ini ke KPK untuk menyampaikan surat, surat penundaan karena gubernur kan diundang hari ini untuk diperiksa KPK. Saya harus datang ke sana menyampaikan surat," kata Roy, Senin 26 September 2022.

Roy menjelaskan kliennya sedang dalam kondisi sakit sehingga masih belum dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.

BACA JUGA:Jokowi Bertanya, Kenapa Sih, Kita Masih Impor Aspal?

BACA JUGA:Segera Daftar, Besok Hari Terakhir Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk Mahasiswa

"Bapak masih belum sehat. Kita tenang dulu, cooling down dua minggu, semoga bapak sehat," katanya.

Roy menampik jika kliennya tidak taat hukum karena mangkir dari panggilan KPK.

Sebaliknya, dia berharap dapat mendiskusikan kemungkinan Tim Dokter KPK untuk memeriksa langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe guna mengecek kebenarannya.

"Karena publik tidak percaya Bapak (Lukas Enembe) sakit, saya mau dokter KPK bersama dokter pribadi dan saya masuk ke sana (kediaman Lukas Enembe) untuk melihat kondisi real-nya," tuturnya.

BACA JUGA:Bendungan Ciawi dan Sukamahi Rampung Oktober, Banjir Jakarta Bakal Lenyap?

BACA JUGA:Medina Zein Divonis Atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Penuntut: Aku Gak Kaget

Dia mengatakan hasil pembicaraan terakhir yang dilakukan dengan Direktur Penyidikan KPK ialah lembaga antirasuah itu tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menunggu kondisi Lukas Enembe pulih untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.

"Pembicaraan saya dengan Direktur Penyidikan, tunggu sampai Bapak (Lukas Enembe) sehat, karena menurut dia, 'Saya periksa orang harus sehat, kalau enggak sehat, enggka bisa'," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menegaskan Lukas Enembe berkomitmen untuk kooperatif menjalani proses hukum.

Rifai menambahkan Lukas Enembe berpesan agar roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya.

BACA JUGA:Bendungan Ciawi dan Sukamahi Rampung Oktober, Banjir Jakarta Bakal Lenyap?

"Beliau akan menghadapi kasus ini dan beliau tidak akan kabur ataupun hilang. Bapak Lukas Enembe konsisten untuk memilih terus kooperatif, dengan catatan negara juga memperhatikan kondisi kesehatan beliau," ujar Rifai.

Senin, KPK kembali memanggil Gubernur Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pria kelahiran 27 Juli 1967 tersebut resmi dicegah keluar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai dengan 7 Maret 2023.

Pesan Jokowi ke Lukas Enembe

Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.

"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan semua warga negara Indonesia (WNI) memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati. Semua sama di mata hukum," ujar Presiden.

Berita Terkait