Kasus Lukas Enembe, Moeldoko: Saya Mungkin Lebih Keras Lagi, Ini Murni Soal Hukum!
Moeldoko mengatakan, perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas Enembe, tidak ada kaitan dengan politik, karena murni merup
JAKARTA, FIN.CO.ID- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas Enembe, tidak ada kaitan dengan politik, karena murni merupakan kasus hukum.
"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni," ujar Moeldoko, Kamis 29 September 2022.
Lukas Enembe kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi proyek dari APBD itu.
Baca Juga
Moeldoko mengatakan, dalam penanganan kasus hukum tidak ada pengecualian. Kata dia, semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.
BACA JUGA:Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Ungkap Intervensi Elemen Negara
BACA JUGA:Moeldoko: Terorisme Tidak Berkaitan dengan Ajaran Agama
"Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tak ada pengecualian," kata dia.
Dia berharap seluruh pihak mendukung proses hukum, termasuk yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
Moeldoko juga mempersilahkan jika saja ada upaya menghalang-halangi penjemputan Lukas Enembe, maka TNI akan dikerahkan.
"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," kata Moeldoko.
Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.
BACA JUGA:AHY Ungkap Kondisi Lukas Enembe: 4 Kali Kena Stroke Hingga Keterbatasan Bicara
BACA JUGA:AHY Copot Lukas Enembe dari DPD Demokrat Papua!
"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita tunggu saja proses hukumnya," ujarnya.
Baca Juga
KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin lalu.
Namun, Lukas tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih sakit. Politikus Paratai Demokrat itu terhitung dua kali absen dari panggila KPK.
KPK menyayangkan sikap Lukas Enembe yang memilih tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
KPK kini kembali mengagendakan pemanggilan Luksa Enembe untuk yang ketiga kalinya.
"Sejauh ini, kami akan segera kirimkan kembali surat panggilan kedua sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 29 September 2022.
Kendati demikian, Ali belum menginformasikan lebih lanjut mengenai waktu pemanggilan Lukas Enembe tersebut.
Baca Juga
BACA JUGA:Ogah Komentari Soal Anggaran Renovasi TMII, Ketua Komisi V DPR Masih Tunggu Laporan BPK
"Mengenai waktu pemanggilannya kami akan informasikan lebih lanjut," ucap Ali.
KPK mengharapkan Lukas Enembe nantinya dapat memenuhi panggilan tersebut.
"Kami berharap kesempatan kedua bagi tersangka ini, nantinya dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan," ujarnya.
Sementara soal permohonan Lukas Enembe yang meminta izin berobat ke Singapura, KPK mempersilakan yang bersangkutan untuk hadir terlebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Untuk objektivitas, kami lakukan asesmen langsung oleh tim dokter independen dari PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia). Bila dokter pribadi tersangka ikut dalam tim juga kami persilakan," ucap Ali.