Menpan RB: Sejuta Guru Honorer dan Nakes Diangkat PPPK 2022

(BACA JUGA:3.441 PPPK Terima SK Pengangkatan, Bupati Tangerang: Taat Ikuti Aturan atau Keluar )

"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM tapi pemerataan," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota. Hal tersebut, ujarnya lagi, agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.

(BACA JUGA: Dua Cara Honorer Jadi ASN atau PPPK, Begini Caranya)

"Pemerataan ini kita siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kita kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa supaya mengabdi dulu di desa-desa itu.

Ia menilai bila pola demikian terus menerus dibiarkan, maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.

"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," kata Azwar.

(BACA JUGA: Simak Caranya, Pengalihan Status Kepegawaian Non ASN Menjadi PNS maupun PPPK)

(BACA JUGA:Luka di Kepala dan Bahu, Guru PPPK Tewas Kecelakaan)

Ia kemudian menambahkan adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua. Formasi khusus, ujarnya lagi, perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.

"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," tuturnya.