Jakarta . 12/09/2022, 20:10 WIB

Banjir dan Macet Jadi PR Pj Gubernur DKI, Masuk Dalam Rapimgab DPRD Membahas Usulan Kandidat

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Persoalan yang dialami Jakarta masih relatif banyak yang harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Pj Gubernur DKI akan menjalani tugas mulai 17 Oktober 2022 hingga 2024.

Salah satu persoalan krusial yang masih terjadi di Jakarta yakni kemacetan dan banjir.

 (BACA JUGA:PARA Syndicate: Pj Gubernur DKI Jakarta yang Ideal Harus Netral, Inklusif dan Bisa Jadi Sosok Penyeimbang)

Karena itu, DPRD DKI Jakarta menyiapkan 3 kandidat yang akan diusulkan ke presiden melalui mendagri.

Kandidat yang akan diusulkan itu memiliki latar belakang mumpuni dalam mengatasi persoalan di ibukota.

Para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan pembahasan usulan kandidat pada Senin (12/9/2022), diGedung DPRD DKI Jakarta, lantai 10, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

(BACA JUGA:Ketua DPRD Usulkan Voting untuk Pilih Pj Gubernur DKI Jakarta)

Banjir dan kemacetan di Jakarta, ungkap Prasetio, kini masih menjadi dua permasalahan yang harus diselesaikan.

“Jadi siapapun penjabatnya kita harus tekankan di banjir dan macet,” ujar Prasetio.

Politisi PDIP itu juga mengatakan, setiap calon gubernur yang bertanding di pilkada selalu berjanji untuk menyelesaikan banjir Jakarta dari hulu ke hilir. 

Kenyataannya, kata dia, hingga saat ini belum ada gubernur yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. 

(BACA JUGA:Senin Besok, DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Pembahasan Usulan Nama Calon Pj Gubernur)

“Setelah misalkan masalah banjir dan macet ini terukur semua dari hulu dan hilirnya, pasti di Jakarta masih ada banjir. Nah, ini juga harus dipikirkan Pj Gubernur bagaimana solusinya,” tandas dia.

Seperti diketahui, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pda 16 Oktober 2022.

Setelah itu, posisi Gubernur akan diisi oleh Penjabat Gubernur hingga terpilih kembali gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2024.

Adapun syarat untuk menjadi Pj Gubernur adalah ASN eselon 1 atau pegawai pejabat madya, baik sekretaris jenderal maupun direktur jenderal. 

(BACA JUGA:Mendagri Usul 3 Kandidat Pj Gubernur, Pengamat: DPRD DKI Harus Waspadai Upaya Pengebirian Kedaulatan Rakyat)

Selain itu, Pj Gubernur harus memiliki kompetensi seperti mengendalikan konflik dalam konteks kepemimpinan, membuat keputusan dan mampu merangkul setiap instansi.

Sudah ada 3 nama Pj Gubernur DKI yang kabarnya sudah dikantongi DPRD DKI.

Yakni, Heru Budi Hartono yang kini menjabat Kepala Sekretariat Kepresidenan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardianto.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id