PARA Syndicate: Pj Gubernur DKI Jakarta yang Ideal Harus Netral, Inklusif dan Bisa Jadi Sosok Penyeimbang
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo. (Ist)--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Penunjukan Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), perlu melihat realitas Jakarta sebagai barometer politik nasional dan menunjukan komitmen dan upaya konkret pemerintah membangun politik kebangsaan dan menguatkan integrasi bangsa.
Prinsip itu sangat penting di tengah residu trauma politik identitas pada Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu.
(BACA JUGA:Detik-detik Pengendara Mobil Marah Usai Ditegur Parkir Sembarangan di Bekasi, Ngaku Anggota Polisi)
(BACA JUGA:Jokowi Pertimbangkan Beli Minyak Mentah Rusia, Apa Konsekuensinya?)
Oleh karena itu, PARA Syndicate menyebut bahwa figur Pj Gubernur DKI Jakarta dituntut harus memenuhi kriteria sebagai sosok yang netral, inklusif dan sosok kuat yang bisa menjadi penyeimbang efektif di tengah pembelahan akibat polarisasi politik yang masih terjadi di masyarakat.
Sosok seperti ini diyakini bisa memahami Jakarta secara lengkap sehingga mampu memimpin Jakarta di masa transisi, menuju Pemilu Serentak 2024 sekaligus transisi ibu kota ke IKN.
Sebagaimana diketahui, saat ini DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menentukan usulan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan berakhir 16 Oktober mendatang.
(BACA JUGA:Kata Mardani Ali Sera Terkait Viralnya Dugaan Kebocoran Data: Bisa Jadi Pintu Masuk Kriminalisasi)
(BACA JUGA:Berharap BLT Tepat Sasaran, Giring Minta Seluruh Kader Lakukan Ini)
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, Pj Gubernur DKI harus sosok yang netral dan berintegritas.
Artinya, tidak menjadi bagian dari relasi politik dan kekuasaan yang menyebabkan pembelahan masif akibat polarisasi politik identitas, sosok tersebut tidak terlibat dalam keterbelahan dalam kubu “cebong” vs “kampret”, suatu dikotomi yang muncul akibat pembelahan politik dari kontestasi pilkada Ahok vs Anies dan berlanjut pilpres Jokowi vs Prabowo.
Sosok Pj harus representasi antitesa itu. Ari juga menambahkan bahwa penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta begitu penting. Selain sebagai pemimpin ibukota, Jakarta mesti bisa membereskan perpecahan politik identitas yang dimulai pada Pilkada 2017 lalu.
"Penunjukan Pj Gubernur DKI harus menjadi contoh konkret meneguhkan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas," ujar Ari, dikutip dari keterangannya, Senin 12 September 2022.
.jpeg)
Sumber:
