Nasional

Buntut Kasus Brigadir J, Ini Pasal yang dilanggar AKBP Pujiyanto

Mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiyanto baru-baru ini mengikuti Sidang Koisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus Brigadir J.

Buntut Kasus Brigadir J, Ini Pasal yang dilanggar AKBP Pujiyanto
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo

JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiyanto baru-baru ini mengikuti Sidang Koisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus Brigadir J.

AKBP Pujiyanto mengikuti sidang kode etik atas pelanggaranya dalam menindak lajuti penanganan laporan polisi dalam kasus Brigadir J.

Bareskrim Polri mengukapkan jikan AKP Pujiyanto dikenakan pelanggaran atas ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan kepolisian.

Hal tersebut Disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

(BACA JUGA:Buntut Kasus Brigadir J, Sanksi Menyedihkan Ini Diterima AKP Dyah Chandrawati )

(BACA JUGA:Buntut Kasus Brigadir J, Giliran Kompol Baiquni Wibowo Dipecat dari Polri )

"Untuk pelanggarannya adalah ketidakprofesionalan yang bersangkutan dalam menindaklanjuti penanganan laporan polisi omor LP B 1630 VII 2022/SPKT/POLRES JAKARTA SELATAN, tanggal 9 juli 2022," ungkap Dedi pada Jumat, 9 September 2022

“Ini LP (Laporan Polisi) yang terkait yang masalah percobaan pembunuhan yang dilaporkan, dan dugaan pelecehan seksual,” tambahnya.

Dedi menambahkan, AKBP menangani laporan tersebut dengan tidak profesional sehingga laporan tersebut diberhentikan penyelidikannya oleh Bareskrim Polri.

“Ini yang ditangani, yang bersangkutan tidak profesional dan LP tersebut oleh Bareskrim sudah diberhentikan,” jelasnya.

(BACA JUGA:Buntut Kasus Brigadir J, Pengamat Sebut Jabatan Kapolri Terancam Dicopot Jika...)

AKBP P dalam sidang KKEP disangkakan Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

“Kemudian juncto pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, kemudian pasal 5 ayat 2 Pasal 10 ayat 1 huruf F peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik,” tandas Dedi.

(BACA JUGA:Ferdy Sambo Kasih Uang ke Bripka Ricky Rizal Usai Brigadir J Tewas: Karena Kalian Sudah Menjaga Ibu)

Dipecat

Sebelumnya, Tiga (3) tersangka obstruction of justice telah mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Rabu, 7 September 2022 telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Kombes Pol. Agus Nur Patria, tersangka obstruction of justice.

Kombes Agus bernasib seperti dua tersangka obstruction of justice kasus penembakan Brigadir J sebelumnya,  Kompol Baiquini Wibowo dan Kompol Chuk Putranto. 

Tinggal tersangka yang menunggu giliran untuk disidang etik, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKP Pol Irfan Widyanto dan AKBP Arif Rahman Arifin.

(BACA JUGA:Lie Detector Ferdy Sambo, Lemkapi: Bagi Orang yang Biasa Bohong, Tidak Akan Terpengaruh)

Ketiga tersangka akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri pada pekan depan.

Rencana sidang pun telah dipersiapkan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

Ketiga tersangka tersebut tak menutup kemungkinan akan bernasib serupa dengan tiga tersangka obstruction of justice sebelumnya, yaitu PTDH alias dipecat dari Polri.

Diketahui Sidang KKEP pada Selasa (6/9/2022) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol. Agus Nur Patria sebagai anggota Polri.

(BACA JUGA:Komnas Perempuan Sebut Brigadir J Ancam Bunuh Putri Candrawathi Hingga Ferdy Sambo Usai Lakukan Pelecehan)

Kombes Agus menjadi tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir J.

"Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari anggota kepolisian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Selain sanksi PTDH, hakim kode etik menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela, dan sanksi penempatan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 6 September, sanksi ini telah dijalani oleh terduga pelanggar.

Dalam putusan-nya hakim kode etik Polri secara kolektif kolegial menyatakan Kombes Pol. Agus Nur Patria melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf T dan Pasal 10 ayat (1) huruf F Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

(BACA JUGA:Sudah 11 Hari Polri Belum Terima Memori Banding Ferdy Sambo)

Kombes Pol. Agus Nur Patria merupakan mantan Kepala Detasemen A Biro Pengawasan Internal (Biropaminal) Divisi Propam Polri. 

Sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya pada 22 Desember dan dimutasi sebagai perwira menengah di Biro Pelayanan Markas (Paminal) Mabes Polri.

Dedi mengatakan ada tiga peran Kombes Pol. Agus Nur Patria dalam perkara obstruction of justice yakni melakukan pengerusakan CCTV yang ada di pos satpam TKP Duren Tiga.

Yang kedua, di dalam melakukan olah TKP ada hal yang tidak profesional yang dilakukan, dan yang ketiga ada pemufakatan bersama enam tersangka lainnya untuk melakukan penghalang-halangan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J.

(BACA JUGA:Sudah 11 Hari Polri Belum Terima Memori Banding Ferdy Sambo)

"Jadi ada tiga peran semuanya dibuktikan dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang disebutkan tadi," tutur Dedi.

Ada tujuh anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, selain Kombes Pol. Agus Nur Patria, enam tersangka lainnya, yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin,

Kemudian, mantan Ps Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquini Wibowo, mantan Ps Kasubbagaudit Baggak Etika Powabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuk Putranto, dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Dari tujuh tersangka, empat sudah menjalani sidang etik, Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Agus Nur Patria. Keempatnya mengajukan banding sesuai haknya yang diatur dalam Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Berita Terkait