Risma Yakin Bansos Tepat Sasaran, Ini Alasannya

“Kami selalu memutakhirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,” ujar Mensos Risma.

Ia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up), atau yang disebut bantalan, seiring adanya kenaikan kenaikan harga kebutuhan dasar.

(BACA JUGA: Harga Telur Ayam di Tangerang Naik Lagi Tembus Rp31 Ribu Per Kilogram, Penyebabnya Bansos )

Bantuan tersebut disebut bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai dana tambahan yang digulirkan Kemensos di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

(BACA JUGA: Sudah 11 Hari Polri Belum Terima Memori Banding Ferdy Sambo)

Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke PT Pos Indonesia sebesar Rp1.793.135.400.000 (Rp1,79 triliun) dan PT Pos Indonesia hingga kini pembayaran BLT BBM di 445 kabupaten/kota.

Rencananya besok (hari ini, Rabu, 7 September 2022) melakukan pembayaran BLT BBM di 514 kabupaten/kota. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat.

(BACA JUGA: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Formula E)

Mensos Risma mengakui bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat.

Namun, seandainya ada penerima manfaat yang berhak, namun dia tidak punya KTP atau kartu lainnya untuk akses itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk membuat mereka supaya mempunyai data kependudukan sehingga mereka bisa mengakses bantuan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Desakan DPR

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) agar akurat dan tepat sasaran. 

Hal itu, kata Ace, agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) agar mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

“Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut,” kata Ace, Selasa (6/9/2022).