Manfaatkan Bonus Demografi, BRIN Dorong Kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang Inklusif

fin.co.id  Posisi pemuda sebagai salah satu pilar utama bonus demografi menjadi tantangan untuk menjawab masa depan Indonesia. Melalui buku ini, tim peneliti BRIN yang mengupas secara mendalam berbagai tantangan struktural, sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi generasi muda Indonesia. Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRP) BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menegaskan bahwa pemuda tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang homogen. Mereka tumbuh dalam latar belakang geografis, sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi kehidupan yang sangat beragam.

“Pemuda bukanlah entitas tunggal yang homogen. Pemuda Indonesia lahir dan tumbuh dari latar belakang, geografis, serta tantangan sosial yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan intervensi kebijakan yang seragam atau one-size-fits-all,” ujar Ali.

Menurut Ali, apabila negara ingin memperoleh manfaat optimal dari bonus demografi, strategi pembangunan kepemudaan harus dirancang secara inklusif, adil, dan berdasarkan bukti. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga memastikan kualitas kehidupan dan kesempatan yang dimiliki kelompok muda.

Buku tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. Salah satunya adalah tantangan struktural dan semakin kuatnya jeratan pekerjaan prekariat atau pekerjaan dengan kondisi tidak pasti, minim perlindungan, serta rentan terhadap perubahan ekonomi.

“Buku ini memperlihatkan bagaimana pemuda berada dalam bayang-bayang ketidakpastian kerja atau prekaritas. Status pekerjaan yang serba tidak tetap dan minim perlindungan sosial dapat mengancam terwujudnya dividen demografi,” jelas Ali.

Selain persoalan pekerjaan, buku tersebut juga menyoroti kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Perubahan lanskap ekonomi yang berlangsung cepat menuntut pemuda untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti berbagai pelatihan kerja agar mampu memperoleh pekerjaan yang layak.

Tantangan lainnya muncul dari perubahan sosial, budaya, dan perkembangan era digital. Pergeseran pandangan mengenai pernikahan dan komitmen jangka panjang, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi generasi muda. Pada saat yang sama, budaya konsumerisme di era digital juga berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi finansial dan kesejahteraan psikososial pemuda.

Buku ini juga memberikan perhatian kepada kelompok pemuda yang selama ini rentan terpinggirkan dalam narasi pembangunan, termasuk pemuda penyandang disabilitas dan pemuda masyarakat adat.

“Buku ini memberi panggung bagi suara pemuda penyandang disabilitas serta krisis regenerasi pemuda adat di Kalimantan Timur yang ruang hidup dan budayanya terancam oleh ekspansi pembangunan serta perubahan iklim,” kata Ali.

Menurut Ali, keberhasilan bonus demografi pada akhirnya tidak cukup diukur melalui besarnya jumlah penduduk usia produktif. Hal yang lebih penting adalah memastikan kelompok tersebut memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, ruang partisipasi, serta lingkungan yang mendukung mereka untuk berkembang.

“Jika negara ini sungguh-sungguh ingin memetik berkah dari bonus demografi, maka kebijakan pembangunan kepemudaan kita harus bersifat inklusif, adil, dan berbasis bukti nyata (evidence-based). Masa depan Indonesia tidak sekadar ditentukan oleh seberapa besar jumlah angka pemudanya dalam statistik, melainkan pada sejauh mana mereka diberi ruang yang aman, adil, dan bermakna untuk tumbuh dan berdaya,” pungkasnya.