Kasus Mutilasi Warga di Mimika, Komnas HAM Papua: Sudah Berulang Terjadi dan Memicu Dendam
Kasus enam anggota TNI AD mutilasi empat empat warga Nduga yang berada di Mimika, Papua menjadi bahan pembicaraan. Kasus tersebut dinilai sangat sadis.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kasus enam anggota TNI AD mutilasi empat empat warga Nduga yang berada di Mimika, Papua menjadi bahan pembicaraan. Kasus tersebut dinilai sangat sadis.
Terlebih pelakunnya adalah aparat keamanan negara, yaitu enam anggota TNI AD.
Komisi Nasional (Komnas) HAM Papua angkat bicara terkait pembunuhan warga Papua yang melibatkan enam oknum TNI AD.
Baca Juga
(BACA JUGA:Polisi Militer Tahan 6 Oknum TNI yang Mutilasi Warga Mimika, Satu Orang Berpangkat Mayor)
(BACA JUGA:Geger Insiden Oknum TNI AD Mutilasi Warga Papua, Olvah Alhamid ke Jokowi: Mohon Sekalian Atensinya Pak)
(BACA JUGA:Ketua KI Papua Soroti Sadisnya Oknum TNI AD Mutilasi Warga Mimika: Komnas HAM Dimana?)
Selain itu, ada empat warga sipil yang juga menjadi pelaku pembunuhan.
Pembunuhan dengan mutilasi tersebut terjadi pada 22 Agustus lalu.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebut, peristiwa ini sangat sadis dan dilakukan oleh aparat keamanan negara.
(BACA JUGA:4 Korban Mutilasi di Papua Diduga Gerombolan Simpatisan KKB yang Aktif Beli Senjata dan Amunisi)
(BACA JUGA:Kata Jokowi Soal Oknum TNI Mutilasi Warga Papua : Tanya ke Pak Gubernur Saya Belum Mendengar)
Dia menilai kejadian tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM. Karena pelakunya aparat negara dan pembunuhan berencana yang sadis, orang sudah meninggal lalu dimutilasi,” katanya dikutip Cenderawasih Pos, Senin, Rabu 31 Agustus 2022
Dikatakannya, jika pelakunya adalah anggota TNI pasti ada yang memberi perintah dan ada yang mengendalikan.
Baca Juga
(BACA JUGA:Sebelum Kasus Mutilasi Papua, Warning Panglima TNI: Tak Ada Keringanan Hukuman bagi Prajurit Pelanggar Hukum)
(BACA JUGA:4 Korban Mutilasi di Papua Diduga Gerombolan Simpatisan KKB yang Aktif Beli Senjata dan Amunisi)
Disebutkannya, Komnas HAM Papua akan terus berkoordinasi dengan Polda dan segera menyurat kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk meminta klarifikasi.
“Untuk kasus ini kami sudah melaporkan kepada pimpinan Komnas HAM RI, dan saya sedang mempertimbangkan membentuk tim. Yang pasti, Komnas HAM Papua akan mengirim tim untuk melakukan investigasi terhadap kejahatan ini,” kata Frits.
Menurut Frits, kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang melibatkan TNI sering berulang. Misalkan di Intan Jaya, warga sipil yang dibawa aparat lalu dibunuh dan dibakar setelah itu dibuang.
(BACA JUGA:Usai Mutilasi 4 Warga Papua, 6 Oknum TNI AD Ini Bagi-Bagi Duit Rp 250 Juta)
Baca Juga
(BACA JUGA: Sebelum Kasus Mutilasi 4 Warga Papua oleh 6 Oknum TNI AD, Oknum TNI Diduga Jual Peluru Rp200 Ribu per Butir)
“Sekarang kejadiannya berulang lagi, ini mengakibatkan siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua. Dan aparat selalu menggunakan pola membalas kejahatan, ini adalah kesalahan besar yang tidak bisa mewakili tindakan negara,” tegasnya.
Sejak awal kata Frits, Komnas HAM mengingatkan bahwa di era Otsus banyak uang yang mengalir ke kampung-kampung dan itu menyuburkan kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tugas aparat negara untuk menghentikan siklus kekerasan dengan memutus rantai jual beli senjata.
“Jika orang orang yang dibunuh menjadi dugaan aparat, kenapa tidak diambil secara baik untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku jual beli amunisi dan senjata. Mestinya orang orang itu (korban-red) harus diamankan untuk kepentingan pengungkapan,” tuturnya.
(BACA JUGA:6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Papua, Ternyata Korban Simpatisan KKB yang Hendak Beli Senjata)
“Terlalu rugi dan salah jika warga sipil yang sebenarnya bisa diamankan untuk mengungkap jalur bisnis jual beli senjata di Papua dibunuh aparat negara atas nama negara dengan cara yang paling sadis, ini tindakan yang salah dan akan membuat dendam berkepanjangan,” sambung Frits.
Disampaikan Frits, ini kejahatan yang sama dilakukan di tempat lain dengan pelaku adalah aparat negara. Sehingga itu, dengan datangnya Presiden di Papua hari ini harus memerintahkan untuk membentuk tim yang indenpenden guna mengungkap kasus ini untuk dibawa ke pengendilan.
(BACA JUGA:Babak Baru Pembunuhan hingga Mutilasi Warga Papua oleh Enam Oknum TNI AD, Jenderal Tatang: Saat Ini...)
(BACA JUGA:4 Warga Sipil Papua Dibunuh dan Dimutilasi, 6 Anggota TNI Diduga Terlibat)
“Dari data yang kami terima, empat orang tersebut belum ada klarifikasi apakah mereka bagian dari kelompok sipil bersenjata atau tidak. Yang jelas mereka ini adalah warga sipil,” tegasnya.
Komnas HAM kata Frits punya pengalaman dalam mengungkap kasus penembakan di Mimika, dan di wilayah tersebut memiliki pasukan yang teramat banyak.
“Peristiwa Mimika harus menjadi atensi Presiden, jangan sampai kemudian pemekaran Provinsi di tanah ini menjadi satu batu sandungan yang menimbulkan kekerasan dan terjadinya pelanggaran HAM di Papua,” ucapnya.
(BACA JUGA:Jelang HUT RI ke-77, KKB Papua Serang Bandara dan Bakar Mes Dinas Perhubungan)
Frits juga mengingatkan aparat negara harus punya standar operasi yang terukur, sebab mereka mewakili negara.
“Komnas HAM meminta masyarakat sipil untuk terus memberi dukungan pada Polda dan Kodam untuk mengungkap kasus ini, dan meminta presiden menginstrusikan panglima TNI untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan memastikan kejahatan kemanusiaan ini harus dibawa ke Pengadilan,” kata Frits.
Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, ada beberapa kasus orang hilang di wilayah konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Kelompok Sipil Bersenjata.
(BACA JUGA:Baku Tembak Petugas Keamanan Vs KKB Papua Warnai Upacara HUT RI di Intan Jaya)
Misalnya kasus orang hilang di Intan Jaya bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani pada tahun 2020 silam, Sem Kobogau hilang pada tahun 2021 dan dua warga Pegunungan Bintang diketahui bernama Jeksom dan Asven Kasipmabin dinyatakan hilang pada Mei 2021 lalu, Yeremias Nagen yang hilang di Kebun, kabupaten Nduga pada maret 2021.
Orang orang yang hilang tersebut belum ditemukan hingga saat ini, kecuali Luther Zanambani dan Apianus Zanambani diketahui telah dibunuh lalu mayatnya dibakar oleh oknum TNI setelah sebelumnya diculik. Dari kasus ini, sembilan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka saat itu.
(BACA JUGA:Enam Anggota TNI AD Ditetapkan Tersangka Mutilasi Dua Warga Mimika)
Sebelumnya, pada 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIT di SP 1 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika telah terjadi pembunuhan terhadap empat orang masyarakat yang dilakukan oleh tiga orang sipil dan enam oknum TNI.
Setelah melakukan pembunuhan, semua korban dipotong kepalanya dan kedua kakinya dan dimasukan ke dalam karung. Selanjutnya dibuang di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.