Nasional . 18/07/2022, 16:05 WIB

Layangkan Surat Panggilan Kedua, KPK Ultimatum Mardani Maming Hadiri Pemeriksaan Kasus Suap Izin Pertambangan

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.

Ketua Umum (Ketum) BPP HIPMI tersebut diagendakan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

(BACA JUGA:Periksa 2 Saksi di Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Proses Pengalihan IUP Tanah Bumbu)

"Saat ini kami segera kirimkan surat panggilan kedua," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 18 Juli 2022.

Namun, Ali tak memerinci kapan persisnya pemeriksaan akan bergulir.

Tim penyidik KPK sebelumnya telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Mardani Maming pada Kamis, 14 Juli 2022.

(BACA JUGA:Mardani Maming Tegaskan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini, Alasannya...)

Pemeriksaan sedianya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Hanya saja, tim kuasa hukum politikus PDIP menyatakan kliennya tak akan menghadiri pemeriksaan dengan alasan menunggu hasil gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ali Fikri mengeklaim alasan tersebut tidak dibernakan menurut hukum.

(BACA JUGA:KPK Panggil Mardani Maming Sebagai Tersangka Korupsi IUP Tanah Bumbu)

Atas dasar itu lah pihaknya melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Mardani Maming.

"Karena apa yang disampaikan penasihat hukum tersangka dimaksud bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum," ucapnya.

Dirinya pun mengultimatum agar Bendahara Umum (Bendum) PBNU itu kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK nantinya.

(BACA JUGA:Belum Siap, KPK Minta Hakim Tunda Sidang Praperadilan Mardani Maming)

"Kami mengingatkan tersangka agar kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua tim penyidik KPK dimaksud," tukas Ali.

Sebelumnya, Denny Indrayana, Kuasa Hukum Ketua Umum (Ketum) BPP HIPMI Mardani H. Maming, menyebut kliennya tak akan memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 14 Juli 2022.

Ia beralasan gugatan praperadilan yang diajukan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, masih bergulir di pengadilan.

(BACA JUGA:Adik Mardani Maming Ogah Diperiksa KPK, Alasannya Tunggu Hasil Praperadilan Sang Kakak)

Dirinya pun mengaku telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mardani Maming kepada KPK. 

"Kami selaku kuasa hukum Mardani Maming sudah berkirim surat ke KPK hari ini untuk meminta penundaan pemeriksaan, berkenan dengan masih adanya proses praperadilan yang masih berlangsung," kata Denny Indrayana ketika dikonfirmasi, Kamis, 14 Juli 2022.

Pada kesempatan itu, ia turut mengajak KPK untuk menghormati proses upaya praperadilan sebelum melakukan langkah hukum atas perkara Mardani Maming.

(BACA JUGA:KPK Ngaku Sudah Periksa 9 Saksi dalam Kasus Suap Mardani Maming)

"Kami meminta semua menghormati proses praperadilan tersebut dan menunggu putusan hakim sebelum melakukan langkah hukum apapun," tandasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming, Kamis, 14 Juli 2022.

Maming bakal diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka terkait penyidikan dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

(BACA JUGA:Resmi Digugat, KPK Percaya Diri Hadapi Praperadilan Mardani Maming)

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jaksel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 14 Juli 2022.

Hanya saja, kata Ali, pihaknya belum menerima konfirmasi terkait kehadiran Maming memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Ia pun meminta politikus PDIP itu untuk kooperatif.

"Kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan pertama dimaksud," ucap Ali.

(BACA JUGA:KPK Tegaskan Tak Istimewakan Kasus Mardani Maming: Tidak Ada Proses Hukum yang Spesial)

Diketahui, KPK hingga kini belum mengungkap secara terperinci identitas tersangka mau pun konstruksi perkara dugaan korupsi IUP Kabupaten Tanah Bumbu.

Namun diketahui, Mardani Maming telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Informasi itu terungkap berdasarkan dokumen surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Maming yang diajukan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

(BACA JUGA:Kuasa Hukum Ngaku Sudah Terima SPDP Kasus Mardani Maming dari KPK)

Tim kuasa hukum Mardani Maming pun mengaku telah menerima surat penetapan tersangka dari KPK.

"Sudah (surat penetapan tersangka). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Ahmad Irawan, kuasa hukum Mardani Maming saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

Irawan mengatakan, pihaknya bakal mempelajari surat pemberitahuan tersebut untuk menentukan upaya hukum atas penetapan Mardani Maming sebagai tersangka.

(BACA JUGA:Mardani Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Kasusnya, KPK: yang Mana? Jangan Menuduh)

Ia menegaskan bakal memanfaatkan segala ruang yang diberikan untuk memperjuangkan hak kliennya.

"Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," tukas Irawan.

Pihak Mardani Maming juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka sang klien. 

(BACA JUGA:Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri, Harta Kekayaan Ketum HIPMI Itu Tembus Rp44 Miliar)

Sidang perdana sedianya digelar pada Selasa, 12 Juli 2022 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun harus ditunda hingga Selasa, 19 Juli 2022 karena KPK belum siap.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id