Mardani Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Kasusnya, KPK: yang Mana? Jangan Menuduh
Ketum BPP HIPMI dan Bendum PBNU, Mardani H. Maming.-Instagram/@mardani_maming-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming soal adanya peran mafia hukum di balik kasus yang menjeratnya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto meminta Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) itu untuk tidak asal menuduh tanpa bukti yang jelas.
(BACA JUGA:Mardani Maming Merasa Dikriminalisasi, KPK: Kami Harap Jangan Beri Opini Tanpa Argumentasi yang Jelas)
"Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia, yang mana? Jangan menuduh," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.
Ia menegaskan, KPK dalam mengusut suatu perkara selalu berpedoman pada alat bukti yang cukup. Ia menyatakan pihaknya tak akan mungkin menelisik suatu kasus tanpa bermodal kecukupan alat bukti.
"Kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kita berani. Ini yang tolong dicatat," tegas dia.
(BACA JUGA:KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat dalam Penyidikan Perkara Mardani Maming)
Ia pun membantah klaim kriminalisasi yang dilontarkan Maming atas penyidikan perkara tersebut. Dirinya mempersilakan Maming untuk menempuh upaya hukum melalui praperadilan apabila merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara.
"Mungkin istilahnya bukan dikriminalisasi atau rekayasa dan lain-lain, atau membuat fakta-fakta. Silakan saja nanti kalau sudah waktunya yang bersangkutan tidak terima ada lembaganya praperadilan dan lain-lain, silakan," tukas Karyoto.
Sebelumnya, Mardani menuding ada mafia hukum dan tengah dikriminalisasi atas perkara yang disidik KPK.
"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban," ujar Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media HIPMI, dikutip Selasa, 21 Juni 2022.
(BACA JUGA:KPK Benarkan Cegah Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri, Pemberkasan Perkara Dikebut)
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) itu menyebut, adanya mafia hukum dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.
"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," tandasnya.
Sumber:
