KPK Tegaskan Tak Istimewakan Kasus Mardani Maming: Tidak Ada Proses Hukum yang Spesial
KPK menegaskan tak mengistimewakan perkara yang menjerat Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak mengistimewakan perkara yang menjerat Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming.
"Di KPK ini tidak ada proses hukum yang spesial," kata Deputi Penyidikan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.
(BACA JUGA:Kuasa Hukum Ngaku Sudah Terima SPDP Kasus Mardani Maming dari KPK)
Baca Juga
Ia memastikan penanganan perkara tersebut dilakukan mengacu pada koridor hukum yang berlaku.
Namun lantaran KPK belum mengumumkan status penyidikan secara resmi, ia mengaku tak bisa bicara banyak terkait perkara tersebut.
"Sesuai dengan prosedur ada aturannya, lidik, sidik, tuntutan," ucap dia.
(BACA JUGA:Mardani Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Kasusnya, KPK: yang Mana? Jangan Menuduh)
"Di lidik kita tak boleh banyak bicara, di sidik pun sebenarnya sebelum kita melakukan upaya paksa juga tidak boleh banyak bicara, di penuntutan rekan-rekan bisa mengambil event-event langsung di persidangan," tegas Karyoto.
Ia pun menyebut, publik bisa memantau secara langsung setiap perkembangan perkara melalui persidangan yang bersifat terbuka nantinya.
"Karena saya yakin semau persidangan tindak pidana korupsi tidak bersifat tertutup, semuanya terbuka," ucap Karyoto.
(BACA JUGA:Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri, Harta Kekayaan Ketum HIPMI Itu Tembus Rp44 Miliar)
Sebelumnya, Mardani menuding ada mafia hukum dan tengah dikriminalisasi atas perkara yang disidik KPK.
"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban," ujar Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media HIPMI, dikutip Selasa, 21 Juni 2022.
(BACA JUGA:KPK Benarkan Cegah Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri, Pemberkasan Perkara Dikebut)
Baca Juga
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) itu menyebut, adanya mafia hukum dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.
"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," tandasnya.
"Saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum," lanjut Maming.
(BACA JUGA:KPK Cegah Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri, Imigrasi Sebut Statusnya Tersangka)
Diketahui, Mardani Maming sempat dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pada Kamis, 2 Juni 2022. Ia diperiksa selama kurang lebih 12 jam.
Mardani Maming sempat terseret dalam perkara dugaan suap terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu itu disebut menerima uang Rp89 miliar.
Baca Juga
Dugaan suap itu diungkap Christian Soetio dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.
(BACA JUGA:Usai Mardani Maming, Kini Adiknya Rois Sunandar yang Diperiksa KPK)
Christian menjadi saksi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo.