Selain Karen Agustiawan, 3 Orang Ini Juga Dicegah KPK ke Luar Negeri, Ini Sosoknya
KPK membenarkan telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
Upaya pencegahan dilakukan seiring penyidikan dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.
(BACA JUGA:Mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan Dicegah ke Luar Negeri, Terkait Kasus Korupsi LNG?)
Baca Juga
"Adapun pihak-pihak yang dicegah tersebut karena diperlukan keterangannya terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 14 Juli 2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah ke luar negeri itu di antaranya mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, mantan Corporate Secretaries PT Pertamina Hari Karyuliarto, mantan Senior Vice President Gas and Power Direktorat Gas PT Pertamina Yenni Andayani, dan pihak swasta Dimas Mohamad Aulia.
"Langkah cegah ini berlaku untuk 6 bulan kedepan hingga 8 Desember 2022," ucap Ali.
(BACA JUGA:KPK Mulai Periksa Saksi di Kasus Korupsi LNG Pertamina)
"KPK berharap pihak-pihak yang dicegah tersebut, nantinya dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik," sambungnya.
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham membenarkan KPK telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.
Pencegahan ke luar negeri terhadap Karen dilakukan terhitung sejak 8 Juni 2022 dan berlaku selama 6 bulan ke depan hingga 8 Desember 2022.
(BACA JUGA:Wakil Ketua KPK Belum Mau Bicara Dugaan Korupsi LNG Pertamina: Sifatnya Masih Secret Lah)
"Atas nama Karen A, ada masa cegahnya 8 Juni 2022 sampai dengan 8 Desember 2022," ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh dalam keterangannya, Rabu, 13 Juli 2022.
KPK diketahui tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina.
Meski begitu, KPK belum mengungkap identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka mau pun konstruksi perkara secara detail.
Baca Juga
(BACA JUGA:Dipersilakan Kejagung Usut Dugaan Korupsi LNG Pertamina, KPK Sambut Baik)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan bakal mengumumkan hasil pengusutan dugaan korupsi pembelian Liquified Natural Gas (LNG) oleh PT Pertamina.
"Sesuatu yang belum kita umumkan berarti kan sifatnya masih secret-lah, belum boleh diungkap. Nanti kalau saya ngomong, nanti TKP-nya jadi terganggu," kata Alex di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Kendati begitu, dirinya memastikan bakal menyampaikan perkembangan pengusutan perkara tersebut kepada publik.
(BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi LNG Petamina, KPK Bakal Terus Koordinasi dengan Kejagung)
"Cepat atau lambat akan kita umumkan secara jelas ya, bukti-bukti kita kumpulkan. Kalau sudah cukup, kemudian ada upaya paksa ya biasa lah kita tahan, kita akan sampaikan apa yang menjadi persoalan, kan gitu," tukasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Ini memang betul (naik penyidikan), kami belum mengumumkan secara detail. Ada banyak faktor yang enggak bisa saya buka," kata Karyoto, Kamis, 31 Maret 2022.
(BACA JUGA:KPK Usut Perkara Korupsi LNG Pertamina)
Namun, Karyoto mengaku belum bisa membeberkan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Diketahui, KPK dan Kejagung menyelidiki dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina. Dalam perkembangannya, kedua instansi bersepakat penanganan perkara bakal ditindaklanjuti KPK.
Meski begitu, KPK memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut kasus tersebut.
(BACA JUGA:KPK Perkirakan Dugaan Korupsi LNG Pertamina Terjadi Kala Karen Agustiawan Jabat Dirut)
Selain Kejagung, KPK juga bakal berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menuntaskan dugaan korupsi itu.