Mantan Kades Cikupa Terjerat Kasus Pungli PTSL, Begini Tanggapan Warga
Warga Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku kaget mendengar kabar mantan kepala desanya berinisial AM ditangkap polisi atas kasus pungutan liar.
TANGERANG, FIN.CO.ID -- Warga Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku kaget saat mendengar kabar mantan kepala desanya berinisial AM ditangkap polisi atas kasus pungutan liar (Pungli).
Banyak warga tak percaya, sosok mantan kepala desa yang dikenal ramah itu, terjerat kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang nilainya cukup fantastis, mencapai Rp2 miliar.
(BACA JUGA:Terungkap Fakta, Sebelum Lakukan Pungli PTSL, Mantan Kades Cikupa Kumpulkan RT-RW dan Jaro Tentukan Tarif)
Baca Juga
Salah seorang warga desa Cikupa bernama Titin (45), tak kuat menahan air matanya saat ditanya wartawan FIN.CO.ID tentang sosok AM di mata masyarakat.
"Dia (AM) orangnya baik pak, saya kenal beliau dari dia masih menjadi staf desa," ucap Titin, Rabu 6 Juli 2022, sambil menyeka air mata yang jatuh dari pelupuk matanya.
Dengan terbata-bata dia mengaku kaget saat mendengar AM ditangkap polisi atas kasus korupsi. Dia tak menyangka, sosok pria yang dikenal ramah itu harus terjerat kasus hukum dengan ancaman hukuman seumur hidup.
"Awalnya saya tahu dari warga yang lain, terus lihat juga di berita-berita, kasihan apalagi hukumannya seumur hidup," kata Titin sambil tak henti menangis.
(BACA JUGA:Tersangka Pungli PTSL, Eks Kades Cikupa Terancam Penjara Seumur Hidup)
Titin yang juga berjualan nasi di samping kantor Desa Cikupa itu, mengaku sudah cukup lama mengenal AM.
Menurut dia, dalam kesehariannya sang mantan kades tersebut dikenal sebagai pribadi yang ramah tak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada para pedagang di sekitar kantor desa Cikupa.
"Baik pak, baik banget, ramah, kalau menurut saya bisa mengayomi masyarakat, kepada pedagang-pedagang di sini juga beliau baik banget," ungkapnya.
Sedikit berbeda dengan yang diutarakan Nurhidayat, salah seorang ustadz di desa Cikupa. Menurutnya, meski dalam keseharian AM dikenal sebagai pribadi yang baik.
(BACA JUGA:Nyamar Jadi Petugas Maintenance PJU, Ternyata Dua Pria Ini Curi Kabel Optik, Aksinya Sudah 81 Kali )
Namun, selama menjabat kades tidak ada program pembangunan di Desa Cikupa yangl terlalu menonjol.
Baca Juga
"Sebagai warga Cikupa semua pasti tahu dengan kepala desanya, kepada masyarakat baik, tapi kalau bicara pembangunan sedang-sedang aja sih, tidak ada yang terlalu menonjol," tuturnya.
Pun begitu, sama halnya dengan warga yang lain, Nurhidayat pun mengaku kaget saat mendengar mantan kades Cikupa itu ditangkap polisi atas kasus pungli.
Terlebih, nilainya mencapai miliaran rupiah. "Kaget pasti, tapi ya namanya manusia pasti ada khilafnya," imbuhnya.
(BACA JUGA:MUI Tangerang Apresiasi Ketegasan Pemkab Tutup Holywings)
Sementara, Ayub, salah satu tokoh masyarakat Desa Cikupa mengaku prihatin, saat dimintai tanggapan kasus pungli PTSL oleh 4 orang mantan pejabat desa tersebut.
"Prihatin, sangat prihatin, apalagi mereka merupakan abdi masyarakat," ucapnya.
Baca Juga
Pun begitu, dia masih enggan berkomentar lebih banyak.
Hanya saja menurut Ayub, sudah sejak lama AM tidak tinggal di desa Cikupa. Meski rumah orangtuanya masih berada di Cikupa, tetapi setahu dia AM sudah pindah rumah sejak masih menjabat sebagai kepala desa.
(BACA JUGA:Kades Cikupa Pungli Sertifikat Tanah Rp2 Miliar, Ternyata Uangnya Digunakan untuk...)
"Ada yang bilang di daerah Mekar Bakti, ada yang bilang juga di daerah Bitung," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, mantan kepala desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Selain AM, dalam kasus pungli pembuatan sertifikat tanah itu, polisi juga turut menetapkan tiga tersangka lain yakni SH selaku Sekdes, MI selaku Kaur Perencanaan, dan MSE selalu Kaur keuangan desa Cikupa.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Raden Rhomdon Natakusuma mengatakan, kasus pungli pembuatan sertifikat tanah itu dilakukan keempat tersangka pada program PTSL di desa Cikupa tahun 2020 sampai 2021.
"Kita lakukan penyelidikan kasus ini dari bulan Januari 2022 dan bulan ini (Juli) kita tetapkan tersangka terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (pungli PTSL)," kata Rhomdon, Selasa 5 Juli 2022.
Dia menjelaskan, tersangka AM yang saat itu masih menjabat sebagai kades Cikupa, memerintahkan kepada SH, MI, dan MSE untuk melakukan pungutan liar kepada 1.319 pemohon PTSL.
Ribuan pemohon PTSL itu diminta dipatok biaya pembuatan sertifikat tanah dengan jumlah yang variatif Rp500 ribu sampai Rp1.500.000.
Dengan besaran, untuk luas tanah 50 meter dengan surat-surat lengkap dipatok biaya Rp500 ribu. Kemudian tanah seluas 50 meter tapi tidak memiliki surat-surat lengkap dikenakan biaya Rp1 juta.
Sedangkan, untuk luas tanah di atas 100 meter dengan surat-surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000.
"Total ada 1.319 pemohon PTSL di desa Cikupa dengan kerugian mencapai sekitar Rp2 miliar," terangnya.
Dikatakan Rhomdon, program PTSL merupakan program pemerintah pusat melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa dipungut biaya.
Namun, pada praktiknya para tersangka terbukti telah melakukan pungli.
Hal ini tentunya telah melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagimana telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
"Ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat pidana penjara selama 4 tahun," tuturnya.
Selain mengamankan para tersangka, polisi turut menyita barang bukti diantaranya uang tunai lebih dari Rp100 juta, 2 buah flashdisk berisi file PTSL desa Cikupa, serta dokumen penetapan lokasi PTSL tahun 2020-2021.
Rhomdon mengungkapkan, kepolisian akan terus mengembangkan kasus pungli PTSL tersebut untuk mengungkap para tersangka lain yang terlibat.
"Kita masih kembangkan kasusnya termasuk nanti dari pihak BPN Kabupaten Tangerang juga akan kita lakukan pemanggilan," tandasnya. (Rikhi Ferdian)