Diperiksa KPK, Andi Arief Dicecar Soal OTT Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud
Andi Arief diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 10 Mei 2022.
Andi Arief diperiksa selaku saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud selama kurang lebih 3 jam.
(BACA JUGA:Andi Arief Mangkir dari Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Besok)
Baca Juga
Dalam pemeriksaan tersebut, Andi Arief mengaku dicecar penyidik tak hanya terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gafur Mas'ud. Namun, terkait sejumlah peristiwa sebelum OTT tersebut berlangsung.
"Lebih pada bukan hanya kejadian OTT, tetapi sebelum-sebelumnya juga," ujar Andi Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022.
Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih rinci sejumlah peristiwa yang ditanyakan tim penyidik tersebut.
(BACA JUGA:KPK Dalami Komunikasi Andi Arief dan Bupati Penajam Terkait Pencalonan Ketua DPD Demokrat Kaltim)
Hanya saja, ia membeberkan penyidikan perkara Abdul Gafur Mas'ud tersebut sebentar lagi rampung alias P21.
"Saya sudah memberikan penjelasan yang saya tahu, dan semua saya kira klir. Saya dengar kasus Pak AGM akan P21," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, keterangan yang disampaikan dirinya hari ini untuk melengkapi pemeriksaan sebelumnya pada Senin, 11 April 2022 lalu.
(BACA JUGA:Diperiksa KPK, Andi Arief Ngaku Dicecar Mekanisme Musda Demokrat Kalimantan Timur)
"Waktu itu diperiksa enggak lengkap aja. Jadi hari ini melengkapi. Jadi tetap saja 7 pertanyaan. Cuma ada yang ditanya lebih lanjut," papar Andi Arief.
Diketahui, ini merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Andi Arief. Semula, KPK memanggil Andi Arief untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud pada Senin, 9 Mei 2022.
Namun, Andi Arief tak hadir alias mangkir dari panggilan penyidik dengan memberikan konfirmasi untuk diperiksa hari ini.
Baca Juga
(BACA JUGA:Kasus Suap Bupati PPU, KPK Periksa Andi Arief)
Ini merupakan pemeriksaan kedua kali yang dilakukan KPK terhadap Andi Arief. Sebelumnya, Andi Arief mengaku dicecar sekitar 7 pertanyaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur pada Senin, 11 April 2022.
"Saya diperiksa 2 jam ya, 2 jam tentang mekanisme Musda," kata Andi Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 11 April 2022.
Lebih lanjut, ia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Abdul Gafur Mas'ud. Ia menekankan hanya menjelaskan perihal mekanisme Musda Demokrat kepada tim penyidik meski menurutnya Bappilu tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut
(BACA JUGA:KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Andi Arief Senin Pekan Depan)
"Gak (komunikasi dengan Abdul Gafur Mas'ud). Mekanismenya saja, soal mekanisme Musda. Apakah Bappilu menyelenggarakan Musda atau bidang lain, Bappilu gak ada urusan sama Musda," tandasnya.
Baca Juga
Diketahui, pemeriksaan pada hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah Andi Arief tidak menghadiri panggilan KPK pada Senin, 28 Maret 2022.
Alasannya, Andi Arief mengeklaim tak menerima surat panggilan dari KPK.
(BACA JUGA:Siap Penuhi Panggilan KPK, Andi Arief: Saya akan Hadir Karena Taat Hukum)
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.
Selain Abdul, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi.
Dugaan rasuah itu bermula ketika Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp112 miliar. Sebanyak dua di antaranya yaitu proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai Rp9,9 miliar.
Atas adanya beberapa proyek tersebut, Abdul Gafur Mas'ud diduga memerintahkan Mulyadi, Edi, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.
(BACA JUGA:Firli Bahuri Tegaskan Keterangan Andi Arief Diperlukan untuk Penyidikan Kasus Suap Bupati PPU)
KPK menduga Abdul Gafur yang merupakan kader Partai Demokrat telah menerima uang tunai Rp1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak Rp64 miliar.
Abdul Gafur selain itu juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit dan izin pemecah batu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
Diduga penerimaan uang panas itu melalui orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gafur seperti Mulyadi, Edi, dan Jusman. Uang tersebut kemudian diduga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.
(BACA JUGA:Usai Mangkir dan Tuding Hoax, Andi Arief Diultimatum KPK, Katanya...)
Uang-uang dari para rekanan diduga dikelola oleh Nur Afifah. Salah satu pengelolaan uang itu disimpan dalam rekening bank milik Nur Afifah.