Nasional

Andi Arief Mangkir dari Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief lantaran mangkir dari panggilan hari ini.

Andi Arief Mangkir dari Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Besok
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief (tengah) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 11 April 2022.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin, 9 Mei 2022. Namun, yang bersangkutan tidak hadir dan mengonfirmasi bakal memenuhi panggilan penyidik KPK pada Selasa, 10 Mei 2022.

(BACA JUGA:KPK Dalami Komunikasi Andi Arief dan Bupati Penajam Terkait Pencalonan Ketua DPD Demokrat Kaltim)

"Andi Arief (Swasta/Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), tidak hadir dan informasi yang kami terima, yang bersangkutan mengkonfirmasi untuk kembali hadir pada Selasa (10/5) besok," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 9 Mei 2022.

Diketahui ini merupakan panggilan kedua yang dilayangkan KPK terhadap Andi Arief. Sebelumnya, Andi Arief pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara yang sama pada Senin, 11 April 2022.

Dalam pemeriksaan tersebut, mengaku dicecar sekitar 7 pertanyaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.

(BACA JUGA:Diperiksa KPK, Andi Arief Ngaku Dicecar Mekanisme Musda Demokrat Kalimantan Timur)

"Saya diperiksa 2 jam ya, 2 jam tentang mekanisme Musda," kata Andi Arief, Senin, 11 April 2022.

Lebih lanjut, ia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Abdul Gafur Mas'ud. Ia menekankan hanya menjelaskan perihal mekanisme Musda Demokrat kepada tim penyidik meski menurutnya Bappilu tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut 

"Gak (komunikasi dengan Abdul Gafur Mas'ud. Mekanismenya saja, soal mekanisme Musda. Apakah Bappilu menyelenggarakan Musda atau bidang lain, Bappilu gak ada urusan sama Musda," tandasnya.

(BACA JUGA:Kasus Suap Bupati PPU, KPK Periksa Andi Arief)

Diketahui, pemeriksaan pada hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah Andi Arief tidak menghadiri panggilan KPK pada Senin, 28 Maret 2022.

Alasannya, Andi Arief mengeklaim tak menerima surat panggilan dari KPK.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

(BACA JUGA:Demokrat Nilai Adanya Pengeroyokan Ade Armando, Andi Arief: Gambaran Dua Kebencian)

Selain Abdul, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi.

Dugaan rasuah itu bermula ketika Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara. 

(BACA JUGA:Ade Armando Dihajar Massa, Andi Arief Khawatir: Setelah Ini Denny Siregar dan Ruhut)

Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp112 miliar. Sebanyak dua di antaranya yaitu proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai Rp9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, Abdul Gafur Mas'ud diduga memerintahkan Mulyadi, Edi, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

KPK menduga Abdul Gafur yang merupakan kader Partai Demokrat telah menerima uang tunai Rp1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak Rp64 miliar.

(BACA JUGA:Sindiran Keras ke Andi Arief, Komisaris Pelni: Partai Demokrat Tidak Punya Hak Mengatur-ngatur Presiden)

Abdul Gafur selain itu juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit dan izin pemecah batu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diduga penerimaan uang panas itu melalui orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gafur seperti Mulyadi, Edi, dan Jusman. Uang tersebut kemudian diduga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Uang-uang dari para rekanan diduga dikelola oleh Nur Afifah. Salah satu pengelolaan uang itu disimpan dalam rekening bank milik Nur Afifah.

Berita Terkait