Amien Rais Sebut Luhut Alami Gangguan Narsistik Megalomania: Jokowi Harus Pecat Dia Atau Mengundurkan Diri
Amien Rais singgung Presiden Jokowi dan Menteri Luhut --youtube Amin rais official
JAKARTA, FIN.CO.ID – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan memiliki gangguan narsistik megalomania.
Amien Rais mendesak Luhut segera mengundurkan diri dari semua jabatan yang diembannya.
(BACA JUGA:Amien Rais Peringatkan Jokowi dan Luhut Soal Demo Mahasiswa 11 April: Saya Mohon Kesadaran Situasi Politik )
“Saya ingin membuat rekomendasi untuk rezim Jokowi-Luhut. Pertama seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri,” tegas Amien Rais seperti dikutip FIN dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Ummat, pada Minggu (17/4/2022).
Amien Rais mengklaim sebagian masyarakat sipil sudah tidak percaya kepada Luhut.
Dia pun mengutip pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengkritik Luhut.
“Masinton Pasaribu yang lebih tahu, sempat mengatakan saya bersedia ditembak daripada mencabut pernyataan saya bahwa Luhut adalah biang kerok, saya nggak tega ya tapi itu menurut Pak Masinton,” paparnya.
(BACA JUGA:Demo 11 April, Amien Rais Sentil Jokowi dan Luhut: Ini Jeritan Rakyat atas Kezaliman Anda Berdua)
Karena itu, Amien Rais meminta Luhut segera mengundurkan diri. Menurutnya semakin cepat Luhut mundur, akan lebih baik.
“Jadi pada Pak Luhut saya mengatakan, please resign the sooner the better, jadi makin cepat makin bagus,” imbuhnya.
Dia pun mendesak Jokowi tegas terhadap Luhut. Dikatakan, Luhut bukan aset bangsa, melainkan beban nasional.
“Pak Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsisistik megalomania yang diidapnya. Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, tapi telah menjadi beban nasional,” ucapnya.
(BACA JUGA:Futri Zulya, Putri Zulkifli Hasan Gugat Cerai Mumtaz Anak Amien Rais, Apa Penyebabnya?)
Amien Rais juga menyarankan Jokowi untuk membuat pernyataan tegas akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden sesuai perintah konstitusi.
Sumber:
