Alasan Pemerintah Hapuskan Premium Dipertanyakan, DPR: Terlalu Jauh Bicara Pengurangan Emisi Karbon
Ilustrasi BBM Premium yang dijual di SPBU Pertamina-Istimewa-
JAKARTA, fin.co.id - Alasan pemerintah menghapus BBM jenis premium dipertanyakan Anggota Komisi VII Diah Nurwita Sari.
Menurutnya, berdasarkan data dari pemerintah, realisasi konsumsi premium sepanjang 206 hingga 2021 sangat flukuatif.
Bahkan, pemerintah klaim realisasi premium pada 2021 berada pada titik terendah yaitu 34 peren.
(BACA JUGA:Spanduk 'Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda' Beredar Luas, Abu Janda: Anda Bikin Orang Sunda Marah!)
Kata Diah, data ini sangat menggelitik, karena ada kekhawatiran jika dara tersebut dijadikan alasan untuk menghilangkan premium.
"Dianggap bahwa masyarakat seolah-olah tidak membutuhkan lagi premium," kata Diah dilansir laman resmi DPR, Kamis, 20 Januari 2022.
Padahal, menurut Diah, para pelaku usaha kecil menengah seperti tukang ojek, sebagian membutuhkan premium termasuk angutan umum.
(BACA JUGA:Dianggap Rasis, DPD PDI Perjuangan Jabar Desak DPP Pecat Arteria Dahlan)
"Justru yang dikeluhkan adalah ketidakadaan premium, jadi angka kecil ini turunnya premium yang sampai 34 persen ini memang menjadi tanda tanya," katanya.
Selanjutnya, jika premium dipasok tidak merata atau terlambat akhirnya secara terpaksa masyarakat beralih dari premium ke pertalite.
Dengan kondisi itu, ia juga mempertanyakan Pertamini yang mulai tidak menjual premium.
Bahkan di banyak tempat juga menjual dengan BBM jenis Pertamax atau Pertalite atau atau Pertalite.
Padahal yang paling ingin diakses oleh masyarakat kebanyakan ini masih menggunakan premium.
"Saya kira masih terlalu jauh untuk kita berbicara tentang pengurangan emisi karbon karena dianggap premium tidak ramah lingkungan,” tambahnya.
Sumber:
