Keamanan Nasional Alasan Utama, Terkait Penolakan Eks ISIS Asal Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menolak memulangkan 600 orang eks ISIS asal Indonesia. Versi Jokowi, proses tersebut memerlukan kajian yang mendalam. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berbagai hal. Salah satunya soal keamanan nasional. "Yang menjadi pertimbangan presiden adalah keselamatan bangsa, negara dan rakyat. Ini soal keamanan nasional," tegas Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian di Jakarta, Sabtu (8/2). Menurutnya, pertimbangan utamanya adalah paham dari eks ISIS ini berbeda dengan NKRI. ISIS terang-terangan ingin mendirikan negara. Caranya dengan melakukan kekerasan, teror dan pembunuhan. "Presiden tentu memiliki pertimbangan bahwa keamanan rakyat, keamanan nasional harus diutamkan. Jangan sampai ketika mereka masuk Indonesia, kemudian menyebarkan paham radikal, Atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional, Ini berbahaya," lanjutnya. Jokowi, lanjutnya, dalam waktu dekat akan menyampaikan keputusan akhir terkait hal tersebut. Selanjutnya keputusan itu akan menjadi sikap resmi pemerintah terhadap WNI asal Indonesia yang bergabung di ISIS. Hal senada disampaikan politisi PDIP Efendi Simbolon. Menurutnya, berdasarkan aturan, eks ISIS tersebut sudah bukan lagi WNI. "Ada dasar hukumnya. Bila di UU mereka sudah menyatakan diri bergabung  ke ISIS dan seterusnya. Sudahlah cukup. Tidak ada lagi evakuasi. Biarkan mereka di sana. Itulah konsekuensi dari warga negara yang memilih sebuah gerakan yang bertentangan. Bukan hanya dengan ideologi NKRI, tapi juga nilai-nilai humanisme dunia," papar Efendi. Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terang-terangan mengaku menolak eks ISIS kembali ke Indonesia. Dia tidak takut disebut melanggar hak asasi manusia (HAM). "Melanggar HAM bagaimana. Justru eks ISIS itu yang melanggar HAM dengan sadis. Coba lihat mereka itu melanggar HAM nggak sih? Malah supersadis. Nyembelih orang misalnya. Apa itu bukan pelanggaran HAM," ujar Ganjar di Boyolali, Jateng, Sabtu (8/2). Menurut Ganjar, pemulangan eks ISIS ke Indonesia justru menimbulkan kontradiksi. Sebab, mereka sudah tidak mengakui Indonesia sebagai negaranya. "Paspor sebagai data keindonesiaannya sudah dibakar. Berarti mereka tidak mau lagi jadi WNI. Wong sudah tidak mau, kok malah diterima. Kan aneh itu. Yang saya tunggu kembali ke Indonesia adalah WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan eks ISIS," tegasnya.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: