JAKARTA -
Realisasi belanja negara sejak Januari hingga Maret 2020 mencapai Rp452,4 triliun atau 17,8 persen dari target APBN yaitu Rp2.540,4 triliun. Belanja negara tersebut hanya tumbuh 0,1 persen dibandingkan periode sama pada 2019 yaitu Rp452,1 triliun yang tumbuh 7,7 persen dari realisasi Maret 2018 dan 18,4 persen dari pagu APBN.Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp277,9 triliun atau tumbuh 6,6 persen dari periode sama 2019 yakni Rp260,7 triliun, dan 16,5 persen dari target APBN Rp1.683,5 triliun.Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp174,5 triliun yang terkontraksi 8,8 persen dibandingkan periode yang sama 2019 yakni Rp191,3 triliun dan 20,4 persen dari pagu APBN Rp856,9 triliun. ”Kalau kita lihat posisi sampai 31 Maret dari sisi belanja negara terlihat hanya tumbuh 0,1 persen karena beberapa hal,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (17/4).
Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja kementerian dan lembaga Rp143 triliun atau tumbuh 11 persen dibanding Maret 2019 yang secara rinci terdiri dari belanja pegawai Rp48,6 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp12 triliun, dan bantuan sosial Rp47,2 triliun.Sri Mulyani menyatakan meski realisasi belanja modal Rp12 triliun naik 32,1 persen dari Maret 2019, namun ke depannya diperkirakan akan mengalami perlambatan karena ada wabah COVID-19. ”Untuk belanja modal tahun ini ini memang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun karena Covid-19 maka prioritas ditujukan kepada kesehatan, bansos, serta pemulihan ekonomi,” katanya.Realisasi belanja pegawai meningkat delapan persen karena kenaikan pangkat dan golongan, kebijakan kenaikan gaji pokok tahun 2019 yang menjadi baseline pada 2020, pembayaran tunjangan guru dan tenaga pendidik non PNS di Kemenag, serta pembayaran TPG Non PNS untuk guru TK/TLB, guru Dikdas, dan guru Dikmen Kemendikbud.Belanja bansos Rp47,2 meningkat 27,6 persen karena adanya bantuan iuran PBI JKN oleh Kemenkes yakni kenaikan tarif 2020 dan penarikan iuran PBI hingga Mei serta bantuan pangan melalui Kartu Sembako oleh Kemensos yaitu kenaikan indeks bantuan pangan dari Rp110 ribu per KPM/bulan menjadi Rp200 ribu per KPM/bulan.
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non-Kementerian dan Lembaga mencapai Rp134,9 triliun atau tumbuh 2,2 persen dari periode sama tahun lalu yang terdiri dari pembayaran bunga piutang Rp73,8 triliun, subsidi Rp18,7 triliun.Sementara untuk realisasi TKDD Rp174,5 triliun secara rinci terdiri dari realisasi transfer ke daerah Rp167,3 triliun atau terkontraksi 7,7 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp181,2 triliun dan dana desa Rp7,2 triliun atau terkontraksi 28,6 persen dari periode sama tahun lalu yakni Rp10,1 triliun. Transfer ke daerah jika dirinci terdiri dari DBH Rp12,3 triliun terkontraksi 38,4 persen, DAU Rp130 triliun yang terkontraksi 6,1 persen, DAK Non-Fisik Rp24,8 triliun atau tumbuh 40,4 persen, serta Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp200 miliar.Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa hal krusial pada Maret 2020 untuk menangani pandemi Covid-19 yaitu refocusing 25 persen DTU untuk infrastruktur dan DBH CHT, relaksasi penyaluran BOK, refocusing dan realokasi DAK Fisik Kesehatan, serta penghentian seluruh proses pengadaan DAK Fisik di luar bidang pendidikan dan kesehatan.”Beberapa daerah memang mengalami penurunan PAD jadi membutuhkan DBH untuk dibayarkan, namun itu terjadi di semua daerah dan kita akan melakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui percepatan,” katanya.Sejalan dengan belanja negara, Bank Indonesia (BI) merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Totalnya sebesar 407,5 miliar dolar AS. Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 203,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar 204,2 miliar dolar AS.Utang luar negeri Indonesia itu tumbuh 5,4 pesen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6 persen (yoy), terutama didorong oleh perlambatan ULN publik.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menjelaskan utang luar negeri pemerintah pada Februari 2020 tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Februari 2020 sebesar 200,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,1 pesen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,5 persen (yoy).Penurunan utang luar negeri pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.Menurut dia, utang luar negeri pemerintah tersebut dikelola secara hati-hati dan kredibel guna mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sektor prioritas tersebut meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
Utang luar negeri swasta tumbuh stabil. Pada Februari 2020, ULN swasta tumbuh 5,9 persen (yoy), relatif sama dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. ”Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan di tengah peningkatan ULN lembaga keuangan,” terangnya.Pada Februari 2020, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh sebesar 6,9 persen (yoy), melambat dari 7,7 persen (yoy) pada Januari 2020. Sementara itu, ULN lembaga keuangan tumbuh meningkat dari 0,3 persen (yoy) pada Januari 2020 menjadi 2,7 persen (yoy) pada Februari 2020.Beberapa sektor dengan pangsa utang luar negeri terbesar, yakni mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.BI menjelaskan struktur utang luar negeri Indonesia itu tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2020 sebesar 35,9 persen , menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,3 persen.Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,2 persen dari total ULN.Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
(fin/ful)
