Program Kartu Pra Kerja Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA - Implementasi pelatihan online dalam program kartu prakerja dinilai hanya memboroskan anggaran. Pemerintah diminta mengalihkan anggaran pelatihan online untuk bantuan sosial atau menambah alokasi anggaran kesehatan terkait penanganan COVID-19. Dari program itu, yang diuntungkan adalah perusahaan start up.Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, pelatihan online ini tidak efektif untuk mengurangi pengangguran dan tidak cocok bagi pencari kerja. Apalagi dilakukan secara online bukan pelatihan fisik. "Akibatnya, tujuan tidak tercapai dan hanya memboroskan anggaran,” kata Sigit di Jakarta, Jumat (17/4).Anggota Banggar ini menilai pelatihan online yang diselenggarakan oleh start up seperti Ruang Guru, Tokopedia, Bukalapak, Ovo dan lain-lain itu tidak membantu pencari kerja di tengah pandemi Corona. Sebaliknya pandemi yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK.“Untuk pelatihan online ini pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp1 juta untuk setiap peserta. Jadi ada sekitar Rp5,6 Triliun yang akan masuk ke kantong start up. Ini jelas pemborosan anggaran. Dari sisi prioritas, program pelatihan ini belum prioritas. Yang harus dipriroritaskan pemerintah itu bantuan sosial. Karena masyarakat butuh makan dan bantuan alat kesehatan untuk tenaga medis,” papar Sigit.Di sisi lain, Sigit menilai program pelatihan secara daring ini juga akan membebani peserta. Sistem pemilihan peserta yang direkrut juga tidak transparan dan rawan penyalahgunaan. “Untuk bisa ikut pelatihan daring, peserta harus punya kuota internet. Ini kan membebankan mereka. Sudah Tidak punya penghasilan, harus beli kuota juga. Aneh, kalau program ini terus dipaksakan,” tukasnya.Sigit ragu bila selesai mengikuti kelas, para peserta akan memiliki keterampilan yang nanti bisa bermanfaat di dunia kerja. Karena kelas yang diberikan lebih banyak berorientasi ke manajamen diri, bukan penambahan keterampilan berdasarkan teori dan praktik.“Tujuan awal program kartu prakerja ini adalah mengurangi pengangguran dan mencegah pengangguran serta mengatasi mis-match keterampilan tenaga kerja dengan dunia usaha. Tapi, di tengah ancaman resesi akibat Corona ini, jangankan mencari kerja. Yang sudah kerja saja di-PHK. Jadi ada ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK, justru masuk ke para start up,” paparnya.Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 Triliun untuk kartu prakerja. Sebanyak Rp5,6 Triliun diantaranya digunakan untuk membiayai pelatihan online oleh start up yang wajib diikuti oleh peserta. Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan intensif selama 3 bulan.Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menyebut saat ini yang dibutuhkan orang di PHK, pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Bukan pelatihan online. Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja."Terlebih, saat ini banyak masyarakat yang terdampak dan kehilangan mata pencahariannya. Kok malah akan berikan pelatihan secara online. Ini jelas sangat tidak pas dan buang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun yang akan digunakan buat pelatihan. Saya minta rencana pelatihan kartu prakerja ini ditangguhkan. Lebih baik anggaran untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk mereka yang di PHK. Serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan, bukan pelatihan,” paparnya.Sebagaimana diketahui pemerintah dengan pertimbangan dampak virus Corona meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang. Bagi setiap peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai 1 juta rupiah yang diberikan melalui mitra platform digital. Seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Belakangan pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan netizen. Karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden. “Pelatihan secara online senilai Rp 1 juta ini juga masih menjadi tanda tanya besar. Mestinya dengan metode online nilainya bisa lebih murah. Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp 5,6 tiliun ini. Apakah elok dilakukan dalam kondisi pandemi ini?” terang Sukamta.Dia mengharapkan Pemerintah lebih fokus mengatasi Corona secepat-cepatnya. Agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan. Menurutnya berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus Corona semestinnya ditangguhkan. Seperti pembangunan ibukota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak mendesak.“Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung. Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal. Atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi. Menjadi tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung lagi dari program pemerintah,” tandasnya. (khf/fin/rh)