Istana: Tak Ada Reshuffle

JAKARTA - Isu 18 menteri akan diganti, seperti yang disampaikan Indonesia Police Watch (IPW), membuat pihak istana gerah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan tegas menyatakan informasi tersebut tidak benar. Presiden Joko Widodo tidak akan mereshuffle menterinya. "Kita terkejut dengan rilis yang menyebut ada 18 menteri akan direshuffle. Itu tidak benar. Karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," tegas Pratikno di Jakarta, Sabtu (22/8). Dia menjelaskan para menteri Kabinet Indonesia Maju dan jajarannya, diperintahkan Jokowi untuk bekerja keras menangani dampak pandemi COVID-19. "Presiden perintahkan kepada menteri fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang. Itu yang sudah disampaikan Presiden kepada saya. Karena saya juga mengkonfirmasi perihal ini kepada beliau," imbuhnya. Para menteri, lanjut Pratikno, juga terus bersinergi dalam menangani krisis. Menurutnya, saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya. Tujuannya satu yakni bisa segera keluar dari krisis. "Kita ingin krisis kesehatan selesai, krisis perekonomian juga selesai. Selanjutnya, kita lakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus bekerja," tuturnya. Hal senada disampaikan Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman. Menurutnya, tidak ada rencana reshuffle kabinet. Semua menteri diperintahkan fokus dan bekerja keras di bidangnya masing-masing. "Selain soal kesehatan, pemulihan dan transformasi ekonomi nasional juga menjadi prioritas," jelas Fadjroel. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan informasi yang disampaikan IPW tidak akurat. Menurutnya, kabar reshuffle yang benar hanya berasal dari pemerintah. "Reshuffle itu bukan dari pengamat, bukan dari partai politik pendukungnya. Tetapi dari Presiden. PDIP meyakini nanti presiden pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol," tegas Hasto. Reshuffle, lanjutnya, adalah hak prerogatif presiden. Apabila Presiden merencanakan reshuffle, PDIP yakin hal tersebut sudah dipikirkan secara matang. "Reshuffle ini hanya bisa terjadi atas kehendak Presiden Jokowi. Sebab, presiden yang miliki hak prerogatif. Kalaupun hal tersebut dilakukan sebagaimana pada periode Jokowi-JK dulu, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," paparnya. Dia meminta kader PDIP yang menjadi menteri di kabinet terus bekerja sesuai target yang sudah ditetapkan. "Kader PDIP yang ditempatkan sebagai menteri terus kami pacu untuk bekerja keras dan memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu Presiden dalam menghadapi tantangan saat ini. Khususnya pandemi COVID-19," ucapnya. Seperti diketahui, IPW mengaku mendapat informasi Presiden Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri. Reshuffle akan dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. Bagkan IPW menyebut sedikitnya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti. Paling banyak, 18 menteri yang kena reshuffle. "Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal. Yakni pensiunnya Jenderal Pol Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8) lalu.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: