Arief Puyuono Sentil Menhan

JAKARTA - Lambatnya penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi hambatan dalam misi menyelamatkan perekonomian dari ancaman Covid-19. Bayangkan saja, realisasi penyerapan anggaran PEN per 19 Agustus 2020, baru Rp 174,79 triliun atau setara 25,1% daru pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Beberapa kalangan menilai, bahwa hal persoalan itu disebabkan buruknya koordinasi yang dilakukan antar lintas Kementerian yang ada di wilayah ekonomi dengan yang berda di luar ekonomi. "Saya melihat Menteri-menteri Presiden Jokowi yang berada di luar tim ekonominya tidak punya aura krisis. Artinya, seperti tidak punya kemauan dan keberanian untuk bisa membantu pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono dalam diskusi virtual yang digelar Fajar Indonesia Network (FIN) dengan tema "Menakar Keberhasilan Komite Penanganan Covid-19 Serta Serta Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Perpres 82/2020,", Sabtu (29/8) Arief menyebut, banyak diantara Kementerian-kementerian yang tidak mengerti kondisi krisis saat ini. Misalnya, ada sebuah Departemen atau Kementerian meminta anggaran besar untuk tahun depan. Padahal, apa yang mau dibelanjakan itu tidak begitu berguna. "Belanja alat itu tidak bisa menangkal Virus Covid-19. Kapal Induk Amerika saja tidak bisa melawan Covid-19. Jadi, yang perlu kita pahami itu Musuh kita sekarang ini tidak terlihat," ujarnya, seraya menyindir salah satu 'Kementerian yang membawahi Perthanan'. Menurut Arief, baiknya semua anggaran saat ini ditujukan kepada sektor-sektorpenting, seperti kesehatan dan khususnya untuk penyelamatan ekonomi nasional. Ia menggambarkan, bahwa kondisi negara sebelum terjadi Covid-19 bagaikan makanan lezat seperti Pizza Hut. Namun hari ini berbeda, dunia bagikan donat-donat yang menumpuk. "Jadi kita berada ditengah donat-donat itu, nah sekarang kita harus berfikir bagaimana kita bisa keluar dari situ. Jadi, ketika negara lagi begini, keuangan tidak jelas pula," imbuhnya. Selain itu, Arief mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar kedepan pendidikan Ekonomi dan Politik harus mengikuti cara penanganan krisis Covid-19. Ia memberi contoh, pemerintah sebaiknya tidak perlu hutang ke luar negeri, melainkan hutang ke Bank Indonesia (BI). "Hutang ke BI itu sebenarnya cetak uang, ya kalau cetak uang gak masalah sepanjang kita mengkontrolnya dengan baik. Di Cina dan Amerika Serikat saja sudah cetak uang," terangnya. Dengan begitu, Arief mengaku optimis dengan keberadaan komite yang dibentuk melalui Perpres 82 2020. Apalagi, ia mendengar kabar kerja Menteri Keuangan yang full 24 jam sehari. "Untuk itu saya yakin lah ya, kita bisa keluar dari badai ini," pungkasnya. (der/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: