Refly Harun Harap Jokowi tak Diam soal Kasus 6 Laskar FPI: Negara Luar Bisa Ikut Campur Jika Ada Pelanggaran HAM

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa begitu saja membiarkan atau melepas diri dari kasus penembakan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam pada 6 Desember lalu. Sebab menurut Refly, jika itu merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maka negara luar bisa ikut campur kasus tersebut. "Tidak mungkin kita berlepas diri, isolasi diri bahwa seolah ini hanya urusan dalam negeri, karena kalau dimensi soal Hak Asasi Manusia, maka negara lain berkepentingan, dan Indonesia tidak bisa mengklaim bahwa ini hanya urusan domestik," ujar Refly Harun dikutip chanel YouTubenya, Ahad (20/12). Dia menilai, jika ada pelanggaran HAM, maka maka kasus itu akan menjadi perhatian bagi seluruh ummat manusia du dunia. "Jadi kalau dia melakukan pelanggaran HAM maka bisa jadi yang berlaku Universal Yurisdiski, yaitu dunia di mana pun mereka yang terlibat dapat diadili. Kalau itu menyangkut orang di lapangan, maka orang di lapangan yang diadili. Kalau menang itu struktur komando, maka urutan-urutan itu bisa diadili," papar Refly. Sehingga menurutnya, Jokowi tidak bisa berdiam dengan kasus tersebut. Lebih jauh Refly menduga, akan ada temuan-temuan yang tidak terduga dari hasil investigasi Komisi Hak Asasi Manusia dalam kasus tersebut Sebentar lagi, presiden Jokowi akan menerima laporan dari Komnas HAM mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI. Bisa jadi berisi kejutan-kejutan," katanya. "Paling tidak apa yang disampaikan oleh Komnas HAM berbeda dengan apa yang katakan di konferensi pers oleh Kapolda Metro jaya pada tanggal 7 Desember dan berbesa pula dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim, dan bisa jadi sangat menohok bagi Pemerintahan Jokowi kalau ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan ini dan bahkan batang kali bersama-sama menutupi soal atau tragedi ini," pungkas Refly  

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: