Kubu Anies dan Ganjar Dinilai Kesulitan Buktikan Tuduhan Kecurangan Pilpres 2024 di MK

Kubu Anies dan Ganjar Dinilai Kesulitan Buktikan Tuduhan Kecurangan Pilpres 2024 di MK

Menko PMK, Muhadjir Effendy saat menyampaikan keterangannya pada sidang lanjutan PHPU di Gedung MK-Intan Afrida Rafni (DSW) -

FIN.CO.ID- Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong menilai, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kesulitan untuk membuktikan tuduhan kecurangan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Terlebih lagi, sebanyak empat menteri kabinet Jokowi yang memberikan keterangan bahwa bantuan sosial atau bansos tidak ada hubungannya dengan Pilpres. 

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

BACA JUGA:

"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 6 April 2024.

Bahkan, lanjut dia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu 6 tahun terakhir, salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari.

Anthony menjelaskan bahwa keterangan para ahli dan saksi yang dihadirkan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 selama ini di sidang MK untuk memberikan keterangan, kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Karena itu dia meyakini masyarakat dapat menilai bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA:

Dengan demikian, dirinya optimistis pada akhirnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan sidang PHPU di MK.

Selain itu, dia mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik saat ini, yakni dengan menyerahkan perselisihan sengketa pemilu dan pilpres ke ranah MK daripada ke "pengadilan jalanan", seperti turun ke jalan melakukan demonstrasi yang berujung agresi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.

Terlebih, sambung dia, saat ini merupakan momen yang baik untuk melakukan rekonsiliasi seluruh elite politik agar mengakhiri perselisihan.

"Semoga momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa dalam mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujarnya. (*) 

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: