FIN.CO.ID - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menepis cawapresnya, Mahfud MD tidak mendukung hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebelumnya, Mahfud enggan mengomentari ahk angket yang diajukan pasangannya itu.
"Tidak, saya kira Anda salah," ujar Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Begini Pengertian Hak Angket DPR, Hak Interpelasi dan Hak Menyatakan Pendapat
- Fraksi-PAN DPR Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Salah Alamat
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD enggan mengomentari hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan, persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.
"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis 22 Feruari 2024.
Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga," pungkasnya.
Mahfud mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.
Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024. Dia menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar.
Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.
Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan nomor urut 3.
Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.
BACA JUGA:
