Yusril Sebut Perkara Pemilu Dibawa ke MK Bukan ke DPR Melalui Hak Angket

FIN.CO.ID- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, perkara kecurangan pemilu dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan melalui hak angket di DPR RI. 

Pernyataan Yusril tersebut guna menanggapi wacana hak angket DPR RI yang didorong oleh Ganjar Pranowo terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak karena UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat 23 Februari 2024.

BACA JUGA:

• Hari Ini 3 Partai Koalisi Perubahan Bahas Hak Angket Bersama Anies-Cak Imin
• Soal Hak Angket DPR RI, PKB NasDem dan PKS Tunggu Langkah PDIP

Yusril menjelaskan, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memang mengatur hak angket. Ketentuan mengenal hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik, tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi obyek pengawasan DPR.

Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD.

Selain itu, Yusril menjelaskan bahwa Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui badan peradilan Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA:

• Golkar Tolak Hak Angket untuk Merespons Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
• Praktisi Hukum Setuju Hak Angket di DPR RI, Menjadi Gema Suara Rakyat

Hal ini dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan agar tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut.

"Oleh karena itu, saya berpendapat jika UUD NRI 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan pilpres melalui MK maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan," ujarnya.

Dia menerangkan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres akan menciptakan kepastian hukum, sementara penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian.

"Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Hasil angket pun hanya berbentuk rekomendasi atau paling jauh adalah pernyataan pendapat DPR," tegas Yusril. (*) 

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: