FIN.CO.ID- Polisi akan melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin 19 Februari besok..
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat pada Jumat 16 Februari 2024.
"Gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin," kata Benny di Jakarta, Sabtu 17 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Iklan SBY 'Masih Ingat Saya' Dipasang Saat Masa Tenang, Bawaslu: Bukan Pelanggaran Pemilu
- Eks Bawaslu: Pengumuman Hasil Exit Poll Adalah Pelanggaran Pemilu, 1 Tahun Penjara
Dalam surat yang ditunjukkan Benny kepada wartawan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fahira Idris berupa penggunaan kapal milik Dishub DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
"Dalam melaksanakan kampanye, terlapor (Fahira Idris) menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan. Terlapor izin ke Dishub DKI Jakarta untuk sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor melaksanakan kegiatan kampanye," kata Benny.
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menelusuri dugaan sebanyak tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
BACA JUGA:
- Fahira Idris Penuhi Panggilan Bawaslu Kepulauan Seribu Soal Pelanggaran Pemilu
- Bawaslu Panggil Fahira Idris Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu Penggunaan Fasilitas Negara
"Ini semua masih ditelusuri kalau memang nanti ada pelanggaran dan bukti-buktinya kuat tentu kami akan menindak secara tegas," kata Benny di Jakarta, Senin 12 Februari 2024.
Benny menuturkan Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.
Adapun dia merinci tiga dugaan pelanggaran yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye.
"Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.
