Jokowi Minta ASN, Polri dan BIN Agar Netral dalam Pemilu 2024
Kaesang dan Ayahnya, Jokowi-fin/diolah-PDIP
FIN.CO.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar apartur sipil negara (ASN) TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu 7 Feberuari 2024.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.
BACA JUGA:
- Jokowi Tegaskan Tidak Ikut Kampenye Pilpres 2024
- Polisi Paksa Rektor Buat Video Apresiasi Kinerja Jokowi, Begini Penjelasan Polda Jatengl
"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," ujar Presiden Jokowi.
Sepekan menjelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan dirinya tidak akan ikut berkampanye dalam pemilhan presiden 2024.
"Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Presiden bisa berpihak dan ikut berkampanye merupakan ketentuan undang-undang. Namun dia memastikan tidak ikut berkampanye.
BACA JUGA:
- Benarkah Isu Ahok 'Kuda Putih' Jokowi?
- Usai Diperintah Jokowi, Projo Cabut Laporan Polisi ke Butet Kartaredjasa, Komentar Ganjar: Jangan Ada yang Baper Lagi
"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
