Jokowi Tegaskan Tidak Ikut Kampenye Pilpres 2024
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)--
FIN.CO.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tidak akan ikut berkampanye dalam pemilhan presiden 2024.
Hal itu ditegaskan Jokowi di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu 7 Februari 2024.
"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Presiden bisa berpihak dan ikut berkampanye merupakan ketentuan undang-undang. Namun dia memastikan tidak ikut berkampanye.
BACA JUGA:
- Soal Presiden Boleh Kampanye, Puan Maharani: Biarkan Rakyat yang Menilai
- Jokowi Klarifikasi Soal Pernyataannya Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
BACA JUGA:
- KPU RI: Presiden Boleh Kampanye Tapi Harus Cuti ke Dirinya Sendiri
- Presiden Boleh Kampanye, Saiful Mujani Bilang Jokowi Mulai Kalap: Sudah Waktunya DPR Gunakan Hak Angket
Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.
"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.
.jpeg)
Sumber:
