Jokowi Sebut Presiden Punya Hak Kampanye Sesuai UU No 7 Tahun 2017, Begini Isi Lengkapnya
Presiden Joko Widodo--setkab.go.id
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa dalam Pasl 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.
“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ungkap Presiden.
BACA JUGA
- Terima Kunjungan Resmi PM Timor Leste, Jokowi Sebut 5 Kesepakatan Kerja Sama Bilateral
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Beri Penjelasan Resmi Soal Maksud Pernyataan Itu
Pasal 281
(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.
Presiden Jokowi meminta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkiat pernyataanya beberapa waktu lalu.
Jokowi menegaskan bahwa pernyataanya terkait Presiden boleh memihak adalah ketentua peraturan perundang-undangan.
“Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” ucap Presiden.
BACA JUGA:
- TKN Prabowo-Gibran Respons Pernyataan Jokowi Soal Menteri dan Presiden Boleh Ikut Kampanye
- Prof Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam, Ini Respon Singkat Jokowi
Sumber:
