Isu Pemakzulan Jokowi, Golkar Tegaskan Tak Mau Terlibat
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai-nya tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
FIN.CO.ID- Isu pemakzulan Presiden Jokowi berhembus jelang Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Memanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai-nya tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada (itu), tidak ada pembahasan sama sekali di DPR," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu malam 17 Januari 2024.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Nusron Wahid Percaya Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Presiden
- Ketua Umum PBNU Tanggapi Isu Pemakzulan Presiden Jokowi
Selain itu, Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut Presiden Jokowi didukung oleh lebih dari 80 persen susunan kabinet.
"Saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, Pak Presiden didukung lebih dari 80 persen. Apalagi ditambah Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kami yakin itu (pemakzulan, red.) tidak ada," ujarnya.
Di sisi lain, ia pun menyebut kepercayaan publik kepada Jokowi terbilang tinggi.
"Tidak ada (pemakzulan), tidak tercermin apa pun dan dari hasil kepercayaan publik tinggi, dan kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem," imbuhnya.
BACA JUGA:
- Jimly Asshiddiqie Heran Ada Isu Pemakzulan Jokowi: Mungkin Pendukung Paslon Panik Takut Kalah
- Soal Perppu, Yusril Bilang Terlalu Jauh Bicara Pemakzulan Presiden Jokowi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pohukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya didatangi oleh sekelompok masyarakat sipil yang mengusulkan agar adanya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Mereka antara lain, Faizal Assegaff, Marwan Barubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya.
Mereka menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Wacana Aksi Demo 21 Mei, Anggota DPR: Jangan Ada Niat untuk Pemakzulan Jokowi!
- Sidang Pertama Pemakzulan Trump Tanpa Hasil
"Saya sampaikan bahwa Kemenko Polhukam bukan penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang resmi dan independen adalah KPU. Masukan seperti ini penting disampaikan ke KPU dan Bawaslu.
Mahfud sampaikan bahwa Kemenko Polhukam memiliki Desk Pemilu, yang tugasnya antara lain memantau dan menerima masukan atau laporan terkait pelaksanaan Pemilu.
"Saya persilakan teman-teman untuk meneruskan ke Desk Pemilu yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, bila masih ada masukan untuk perbaikan kualitas Pemilu kita" katanya.
Lebih lanjut, Mahfud Md bilang, Faizal rombongannya itu juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden.
"Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mrk untuk menyampaikannya ke Parpol dan DPR, karena institusi itu lah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang" jelasnya. (*)