News

Ahmad Taufan Damanik: Konflik Tanah Papua Harus Kedepankan Dialog Damai Bukan Kekuatan Militer

Kekerasan di Tanah Papua makin meningkat dengan adanya pendekatan keamanan.

Ahmad Taufan Damanik: Konflik Tanah Papua Harus Kedepankan Dialog Damai Bukan Kekuatan Militer
Tangkapan layar pimpinan KKB Papua Egianus Kogoya yang mengancam tembak mati pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

fin.co.id - Panelis debat calon presiden (capres) 2024 yang juga mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut jika penyelesaian berbagai konflik di Tanah Papua harus mengedepankan dialog damai bukan penambahan kekuatan militer.

"Dialog damai ini muncul karena selama ini pendekatan keamanan tidak menjawab masalah," kata panelis debat capres 2024 Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Padang, Rabu 13 Desember 2023.

Justru, kata dia, kekerasan di Tanah Papua makin meningkat dengan adanya pendekatan keamanan. 

Oleh karena itu, apabila ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berpikir untuk meneruskan atau meningkatkan pendekatan keamanan, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Dengan kata lain, ujar dia, apabila tetap mengedepankan penguatan keamanan atau militer, maka sama saja kebijakan tersebut tidak selaras dengan pendekatan yang sudah dikerjakan kepala negara melalui Komnas HAM.

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Tak Permasalahkan Elektabilitas Turun: Saya Ingat Cerita Jimmy Carter sama Ronald Reagan

Saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Taufan telah menyiapkan dialog damai guna menyelesaikan masalah di Papua. Ide itu muncul setelah berdiskusi dengan pemerintah.

Pada saat itu Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md bersama Menteri Sekretaris Negara Praktikno untuk terus berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Kemudian Komnas HAM lah yang maju untuk berunding dengan OPM, tokoh agama dan Majelis Rakyat Papua," kata Taufan yang pernah didapuk sebagai Indonesia Representative of Child Rights to the Asean Commission on the Promotion and Protection on the rights of Women and Children (ACWC) periode 2013-2016.

Ia menegaskan dialog damai tersebut terbukti mampu membuka ruang diskusi dengan kelompok kriminal bersenjata. Upaya itu juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh agama.

Terakhir ia mendorong siapa saja presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 yang terpilih, maka upaya dialog damai harus terus dilakukan guna menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.

BACA JUGA:Pilihan Terakhir, Panglima TNI Agus Subiyanto Katakan Hadapi KKB Papua dengan Senjata

Sebelumnya, Debat pertama caloon presiden (capres) selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tiga kandidat capres saling adu argumentasi soal penegakan hukum dan HAM di Indonesia. 

Yang menarik dari debat pertama, ketiga calon presiden ini saling serang dan adu pandangan. Mereka mencoba menarik simpati masyarakat Indonesia dengan argumentasi dan gagasan yang mereka sampaikan. 

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto misalnya. Ia coba mengungkapkan strategi dalam menyelesaikan masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo saat debat capres di Kantor KPU RI, Selasa 12 Desember 2023. 

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjawab pertanyaan panelis mengenai tren kekerasan yang meningkat di Papua namun masalah keadilan dan hak asasi manusia (HAM) belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut.

BACA JUGA:Prabowo Subianto 'Gelagapan' Ditanya Putusan MK Muluskan Gibran Jadi Cawapres

Menurut Prabowo, masalah Papua merupakan permasalahan yang rumit karena di wilayah tersebut terjadi gerakan separatisme. 

Menteri Pertahanan ini menilai, dalam gerakan separatisme tersebut terdapat campur tangan asing atau pihak tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi dan pecah.

Menurut dia, saat ini kelompok bersenjata di Papua menyerang dan meneror masyarakat setempat yang tidak berdosa, yaitu para perempuan dan anak kecil yang tidak bersenjata. 

Oleh sebab itu, kata Prabowo, rakyat Papua yang menjadi korban kekerasan harus dilindungi.

"Untuk itu, memang masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi rakyat Papua," ujar dia.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa peningkatan kondisi ekonomi dengan pertumbuhan yang paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga termasuk presiden RI yang paling banyak mengunjungi Papua.

BACA JUGA:Anies Baswedan Singgung Mega Suryani Korban KDRT di Bekasi Dalam Debat Capres Perdana

Melihat dampak baik yang dibawa oleh pemerintah, Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi termasuk membawa kemajuan ekonomi, sosial, dan layanan yang terbaik bagi rakyat Papua.

"Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, service yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan HAM," kata Prabowo.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa strategi penyelesaian permasalahan hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Papua tetap membutuhkan dialog.

Hal itu disampaikan Ganjar untuk menanggapi strategi yang dikemukakan oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Tetapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots (akar) masalahnya," kata Ganjar dalam debat pertama di Jakarta, Selasa.

Ganjar kemudian menanyakan kepada Prabowo apakah setuju untuk melakukan dialog sebagai strategi penyelesaian HAM dan konflik di Papua.

"Pertanyaan saya simpel saja apakah bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?" tanya Ganjar kepada Prabowo.

"Benar saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog, benar," jawab Prabowo.

Di tempat sama, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akar utama dari berbagai konflik dan masalah hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua adalah tidak adanya keadilan.

Menurut dia, berbagai pihak di Jakarta pun memiliki perbedaan pandangan terkait permasalahan di Papua; ada yang menganggap hal itu sebagai masalah separatisme, terorisme, hingga kriminal.

"Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalah utama," kata Anies pada debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pandangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal strategi penyelesaian konflik di Papua. Prabowo menilai masalah Papua rumit karena adanya gerakan separatisme hingga campur tangan asing.

Namun, Anies mengatakan permasalahan di Papua itu bukan soal kekerasan, sehingga tujuan penyelesaian masalahnya bukan hanya mencari kedamaian tetapi juga menegakkan keadilan.

Untuk itu, dia menilai cara utama untuk menghadapi permasalahan di Papua adalah dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM hingga tuntas. 

Lalu dia juga menilai dialog secara partisipatif diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Papua.

"Memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tetapi keadilan," ujarnya.

Berita Terkait