Debat Capres Cuma Gimik dan Ajang Umbar Janji, Diksi Receh hingga Saling Sindir
Debat belum mampu menggali ide orisinal dari perspektif masing-masing kandidat calon pemimpin Indonesia pada 2024.
fin.co.id - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Amin Multazam Lubis berpendapat bahwa para calon presiden belum mampu menyampaikan substansi gagasan terkait penegakan hukum, HAM, dan demokrasi pada Debat Pilpres 2024, Selasa (12/12), karena 'termakan' oleh gimik para kandidat.
Menurut aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu, debat tidak banyak berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya.
Alasannya, debat belum mampu menggali ide orisinal dari perspektif masing-masing kandidat calon pemimpin Indonesia pada 2024.
Baca Juga
"Idealnya panelis yang para ahli itu diberi kesempatan mencecar pertanyaan dan menggali jawaban kandidat sesuai keahliannya, sehingga ide dan perspektif orisinal kandidat dalam merespons persoalan bisa dimengerti oleh publik," kata Amin dilansir dari Antara, Rabu 13 Desember 2023.
Dia menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memaksimalkan fungsi para panelis yang berisi profesor dan pakar guna menguji gagasan, serta mengidentifikasi ide dasar dari capres.
BACA JUGA:Ahmad Taufan Damanik: Konflik Tanah Papua Harus Kedepankan Dialog Damai Bukan Kekuatan Militer
"Mereka cuma ditugasi buat pertanyaan lalu diminta mengambil undian pertanyaan sesuai format KPU, tidak lebih dari itu," kata alumni FISIP Universitas Sumatera Utara itu.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, debat terkesan hanya seperti memfasilitasi capres untuk saling "jual-beli" serangan, tanpa menawarkan visi dan misi serta solusi konkret untuk ditawarkan kepada masyarakat.
Akhirnya yang melekat di ingatan publik cuma diksi-diksi receh saling sindir, sedangkan substansi dasar dari tema utama nyaris tenggelam.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya.
Namun dalam pemaparannya, capres yang bersangkutan justru tidak menyampaikan langkah konkret untuk mewujudkannya seperti apa, ujar Amin.
BACA JUGA:Debat Capres Pemilu 2024: Pemilih Ragu-ragu Sudah Tentukan Pilihan
Ia menambahkan, agenda KPU itu terkesan menjadi ajang umbar janji.
Namun, di luar substansi dan langkah konkret yang tidak bisa didapatkan publik, setidaknya debat perdana itu bisa jadi representasi kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional para kandidat saat berargumentasi, menurut dia.
Baca Juga
Hal senada juga disampaikan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono yang menilai debat pertama capres pada Selasa, 12 Desember 2023 malam kurang menggali gagasan-gagasan ketiga capres.
Debat perdana capres justru terkesan seperti arena tinju para capres untuk saling "jual beli serangan".
"Dari sisi hiburan, cukup menghibur; tetapi substansi yang sebenarnya ingin didapatkan, justru itu yang menjadi persoalan dalam debat perdana," katanya dilansir Antara, Rabu, 13 Desember 2023.
Dia menambahkan para kandidat capres kurang menawarkan solusi konkret selama debat, khususnya dalam isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Bahkan, lanjutnya, dulu ketika Joko Widodo berdebat sebagai capres, justru lebih konkret menawarkan solusi kepada masyarakat.
BACA JUGA:
Baca Juga
- Jadwal Debat Kedua Capres Cawapres 2024: Giliran Mahfud MD vs Gibran vs Muhaimin
- Soroti Debat Capres, Kiky Saputri: Anies The Real King of Retorica, Prabowo Kakek Gemoy yang Legowo
"Dulu konkret, Pak Jokowi, ada menawarkan Program Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar," kata Arfianto.
Masyarakat perlu mendengar solusi nyata yang akan dikerjakan capres, jika terpilih menjadi presiden, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan saat ini, kata dia, dan bukan gagasan terlalu mengambang dan kurang substantif.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat capres yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya.
Dalam paparannya, kata Arfianto, capres bersangkutan tidak menyampaikan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan upaya penguatan KPK itu seperti apa.
Dia menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi debat perdana agar lebih mampu menggali visi dan misi para pasangan calon (paslon) melalui moderator, karena hal itu adalah tugas penyelenggara pemilu.
"Evaluasi pertama harus ada penertiban kepada pendukung pasangan calon agar lebih tertib, sehingga moderator harus di-briefing agar suasana cair namun tetap tegas," ujar Arfianto.
BACA JUGA:
- Debat Capres 2024, Ganjar Singgung Isu HAM dan Penculikan Aktivis, Prabowo: Itu Tendensius Pak!
- Debat Pertama Capres 2024: Anies, Prabowo dan Ganjar Saling Serang
Evaluasi berikutnya, menurut dia, capres harus diingatkan untuk menyampaikan sesuatu yang konkret dan jangan sesuatu mengambang, sehingga dapat membuat masyarakat menerka-nerka apa maksud yang disampaikan.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.