Jokowi: Tidak Ada Negara Lain yang Tangkap Pejabat Akibat Korupsi Sebanyak di Indonesia, Jangan Tepuk Tangan!
Prsiden Joko Widodo--Istimewa
FIN.CO.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin dengan kasus korupsi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh pejabat negara. Menurut Jokowi, tidak ada negara lain seperti di Indonesia yang pejabatnya banyak melakukan korupsi.
"Kita tahu di negara kita sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia," kata Jokowi saat dalam sambutannya pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.
Jokowi merincikan, sepanjang tahun 2004 hingga 2022, tredapat ribuan pejabat negara dipanjara karena kasus korupsi.
Diantarnya, terdapat 344 pimpinan dan anggota DPR/DPRD, kemudian 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, dan 162 bupati/wali kota.
Selain itu, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, delapan komisioner, dan juga 415 pihak swasta dan 363 birokrat.
BACA JUGA:
- Direktur PT Agung Kusuma Kembali Dicecar Kejagung Buntut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Balai Perkeretaapian Medan
- Kembali Orang-Orang PT Bukaka Dipanggil Kejagung untuk Diperiksa Terkait Korupsi Tol japek II Elevated
Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri--
"Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Ini jangan ditepuktangani," ucap Jokowi.
Presdien Jokowi melanjutkan, korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, melibatkan teknologi mutakhir bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.
“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” ujar Presiden.
Jokowi mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
BACA JUGA:
- Mahfud MD: Kami Adalah Peluru Tak Terkendali untuk Melibas dan Memberantas Korupsi
- Rudy Tanoe, Kakak Hary Tanoe Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK Soal Korupsi Bansos Beras
“[Waktu] saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” ujarnya.
.jpeg)
Sumber:
