Timnas AMIN Bantah Anies-Muhaimin Batalkan Pembangunan IKN Jika Terpilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN)--
"Sekarang kita punya uang, tapi uang kita terbatas. Nah dengan uang terbatas untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer," katanya, saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa.
Anies mengatakan bahwa Indonesia harusnya membangun kualitas manusia, terutama melalui bidang pendidikan. Terlebih lagi, hanya 7 persen anak-anak di Indonesia yang mencapai bangku perguruan tinggi.
"Saya melihat masalah pendidikan di Indonesia itu seperti piramid jumlah bangkunya. SD itu lengkap siapapun anak Indonesia bangkunya cukup maka apabila ada 5,6 juta anak lahir maka bangku SD kelas satu cukup namun saat mereka lulus SD maka jumlah bangku SMP jeblok," jelas Anies.
BACA JUGA:Ganjar Tegas: Kita Sudah di Rel Benar, Kalau Kita Diganggu Tabrak!
Menurut Anies, bangku SMP di daerah tidak sampai 60 persen menampung lulusan siswa SD. Lalu SMA lebih kecil lagi jumlah bangkunya, begitupun jumlah bangku perguruan tinggi.
"Itu artinya kita harus menambah bangku sekolah kita jauh dari merata," ungkapnya.
Ia ingin agar urusan mendasar negara ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum mulai membangun IKN.
"Tetapi apakah hari ini urusan mendasar kita sudah diselesaikan dan bila ada alokasi anggaran Rp400 triliun ke sana (IKN), bayangkan kalau Rp400 triliun itu untuk guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah, bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi," tandasnya.
Sebelumnya, Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tetap menghormati rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Diketahui, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said mengatakan, Anies bersama tim tetap akan mengkaji kebijakan tersebut jika menang di Pilpres 2024 dan terpilih sebagai presiden ke-8 RI.
Sudirman menjelaskan, kebijakan itu sudah disahkan dalam UU dan wajib dijalankan karena sudah mengikat secara hukum.
Hanya saja, keputusan itu masih terbuka untuk dikoreksi, diperbaiki, atau tidak diteruskan sesuai dengan arah kebijakan presiden baru Indonesia nanti.
BACA JUGA:Akui Anies Lebih Meyakinkan, Demokrat Usul Format Debat Capres Dikembalikan Seperti 2019
Wacana kebijakan terkait penggunaan anggaran negara, yang dinilai lebih baik disebar untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru daripada untuk membangun IKN, tentu menjadi pertimbangan presiden terpilih pada Pemilu 2024.
Sumber:
