Ganjar Beri Skor 5 Penegak Hukum Era Jokowi, Kubu Anies: Kalau Begitu yang Bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD

Ganjar Beri Skor 5 Penegak Hukum Era Jokowi, Kubu Anies: Kalau Begitu yang Bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD

Ganjar Pranowo (kiri) berbincang dengan Mahfud MD (kanan) saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023).-ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat-

FIN.CO.ID- Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 untuk penegak hukum di era Presiden Jokowi . Kubuh calon Presiden Anies-Muhaimin merespon pernyataan Ganjar Pranowo tersebut. 

Menurut Pelatih Tim Nasional Anies-Muhaimin ( Timnas AMIN), Ahmad Ali, jika Ganjar berikan nilai 5 untuk penegakan hukum di Indonesia era Jokowi, maka yang bermasalah adalah cawapres Ganjar, Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Kalau begitu yang bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD yang membawahi hukum. Apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 1 Desember 2023.

Ali mengatakan, nilai 5 untuk penegak humum di Indonesia dalah nilai ang buruk. Dengan demikian, menurut Ali, secara tidak langsung Ganjar Pranowo mengkritik Mahfud MD yang juga merupakan cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

BACA JUGA:


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan pidato politik dalam Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11/2023). -ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal-

Ali melanjutkan, kritikan Ganjar itu menjadi lucu karena Ganjar dan PDI Perjuangan, selaku partai penguasa di pemerintahan Jokowi, memilih Mahfud MD yang merupakan "komandan" bidang politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.

"(Ganjar) Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa, kok dijadikan wakil," kata Ali.

Wakil ketua umum Partai NasDem itu juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

Ali berpendapat bahwa tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh Pemerintah dalam kasus penanganan hukum? Apakah karena kasus Wadas atau hal lain?" tanya Ali.

Ali, yang juga anggota DPR RI itu, menegaskan bahwa upaya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi masih di jalur yang benar atau right on track. Dia tidak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres-cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

BACA JUGA:

"Selama ini, saya sebagai partai pemerintah, masih melihat (penegakan hukum) ini masih proporsional. Penanganan hukumnya itu, kalau ada kurang-kurangnya sedikit, ya, namanya manusia, ada puas dan tidak puas," tegasnya.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: