News

Ganjar Beri Skor 5 Penegak Hukum Era Jokowi, Kubu Anies: Kalau Begitu yang Bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD

Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 untuk penegak hukum di era Presiden Jokowi . Kubuh calon Presiden Anies-Muhaimin merespon pernyataan Ganjar Pra

Ganjar Beri Skor 5 Penegak Hukum Era Jokowi, Kubu Anies: Kalau Begitu yang Bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD
Ganjar Pranowo (kiri) berbincang dengan Mahfud MD (kanan) saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023).

FIN.CO.ID- Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 untuk penegak hukum di era Presiden Jokowi . Kubuh calon Presiden Anies-Muhaimin merespon pernyataan Ganjar Pranowo tersebut. 

Menurut Pelatih Tim Nasional Anies-Muhaimin ( Timnas AMIN), Ahmad Ali, jika Ganjar berikan nilai 5 untuk penegakan hukum di Indonesia era Jokowi, maka yang bermasalah adalah cawapres Ganjar, Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Kalau begitu yang bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD yang membawahi hukum. Apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 1 Desember 2023.

Ali mengatakan, nilai 5 untuk penegak humum di Indonesia dalah nilai ang buruk. Dengan demikian, menurut Ali, secara tidak langsung Ganjar Pranowo mengkritik Mahfud MD yang juga merupakan cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

BACA JUGA:


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan pidato politik dalam Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11/2023). -ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal-

Ali melanjutkan, kritikan Ganjar itu menjadi lucu karena Ganjar dan PDI Perjuangan, selaku partai penguasa di pemerintahan Jokowi, memilih Mahfud MD yang merupakan "komandan" bidang politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.

"(Ganjar) Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa, kok dijadikan wakil," kata Ali.

Wakil ketua umum Partai NasDem itu juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

Ali berpendapat bahwa tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh Pemerintah dalam kasus penanganan hukum? Apakah karena kasus Wadas atau hal lain?" tanya Ali.

Ali, yang juga anggota DPR RI itu, menegaskan bahwa upaya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi masih di jalur yang benar atau right on track. Dia tidak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres-cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

BACA JUGA:

"Selama ini, saya sebagai partai pemerintah, masih melihat (penegakan hukum) ini masih proporsional. Penanganan hukumnya itu, kalau ada kurang-kurangnya sedikit, ya, namanya manusia, ada puas dan tidak puas," tegasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo berikan skor 5 untuk penegakan hukum di era Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu 18 November 2023.

Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Ganjar tidak spesifik memyebut masalah hukum apa yang dipertontonkan. Namun diduga soal putusa batas umur capres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucap Ganjar. 

Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin. 

Mahfud MD Bantah

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menilai ada pihak yang sengaja membelokkan pernyataan Ganjar itu dan menyalahkan Mahfud MD sebagai Menter Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan. 

"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud MD lewat media sosialnya, Senin 20 November 20023.

Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan Ganjar itu merupakan penegakan hukum saat ini setelah adanya pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dampingi Prabowo Subianto. 

"Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK," ujar Mahduf MD. 

Mahfud MD mengklaim, selama dirinya menjadi Menko Polhukam, penegakan hukum di Indonesia capai nilai tertinggi yakni 61,9 persen hingga November 2023. Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan belum lama ini. 

"Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," tutur Mahfud MD. 

Bahkan, lanjut Mahfud MD, yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen.  (*)

Berita Terkait