Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu 18 November 2023.
Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.
"Turun," ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
Ganjar tidak spesifik memyebut masalah hukum apa yang dipertontonkan. Namun diduga soal putusa batas umur capres di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucap Ganjar.
Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.
"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.
"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.
Mahfud MD Bantah
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menilai ada pihak yang sengaja membelokkan pernyataan Ganjar itu dan menyalahkan Mahfud MD sebagai Menter Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan.
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud MD lewat media sosialnya, Senin 20 November 20023.
Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan Ganjar itu merupakan penegakan hukum saat ini setelah adanya pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dampingi Prabowo Subianto.
