Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menilai ada pihak yang sengaja membelokkan pernyataan Ganjar itu dan menyalahkan Mahfud MD sebagai Menter Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan.
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud MD lewat media sosialnya, Senin 20 November 20023.
Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan Ganjar itu merupakan penegakan hukum saat ini setelah adanya pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dampingi Prabowo Subianto.
"Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK," ujar Mahduf MD.
Mahfud MD mengklaim, selama dirinya menjadi Menko Polhukam, penegakan hukum di Indonesia capai nilai tertinggi yakni 61,9 persen hingga November 2023. Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan belum lama ini.
"Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," tutur Mahfud MD.
Bahkan, lanjut Mahfud MD, yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen. (*)
