News

Partai Garuda: Bukan Tidak Mungkin Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024, Kenapa Kalian Tidak Suka?

Menurut Partai Garuda, Gibran adalah pintu bagi anak muda untuk jadi pemimpin bagi bangsa Indonesia dan terlibat dalam panggung politik.

Partai Garuda: Bukan Tidak Mungkin Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024, Kenapa Kalian Tidak Suka?
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Cawapres Pilpres 2024- Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menyebut, Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. 

"Bukan tidak mungkin gibran yang mengisi sejarah itu," kata Teddy Gusnaidi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu 5 Agustus 2023.

Teddy mempertanyakan respon sejumlah pihak yang khawatir Gibran maju sebagai cawapres ketika MK mengabulkan gugatan batas umur Capres-Cawapres. 

"Kenapa begitu khawatirnya ketika Generasi Muda seperti Gibran Rakabuming nanti menjadi Cawapres? Kenapa begitu tidak suka ketika Generasi Muda menjadi Wapres, sampai harus mengeluarkan berbagai tuduhan negatif? Apa sih yang dikhawatirkan ketika Generasi muda ikut memimpin negeri ini?" kata Teddy. 

Teddy Gusnaidi menilai, Gibran adalah pintu bagi anak muda untuk jadi pemimpin bagi bangsa Indonesia dan terlibat dalam panggung politik

BACA JUGA:

"Gibran Rakabuming adalah pintu masuk bagi generasi muda lain untuk ikut terlibat banyak di dalam kontestasi politik, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala daerah dan Pilpres" katanya 

Teddy mengatakan, dalam penelitian, banyak yang khawatir ketika Generasi muda dinilai banyak yang antipati dengan politik, tapi ketika Generasi muda ingin terlibat, malah dijegal.

Teddy mengatakan, mending pihak-pihak yang khawatir Gibran maju sebagai cawapres, agar mempersiapkan calonnya yang sepadan. 

"Jika khawatir kalah ketika Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres, maka munculkan calon muda lain yang kapasitasnya dianggap bisa menandingi Gibran" katanya. 

"Itu lebih gentle dibandingkan dengan menyebarkan berbagai tuduhan negatif hanya karena takut kalah dalam Pilpres. Konyol namanya" sambung dia. 

BACA JUGA:

Partai Garuda termasuk salah salah satu yang menggugat batas umur calon presiden dan cawapres menjadi 35 tahun

"Ketika gugatan Partai Garuda terkait batas umur cawapres dikabulkan MK, maka bukan tidak mungkin akan ada sejarah baru, Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Generasi Muda. Dan bukan tidak mungkin Gibran yang mengisi sejarah tersebut" pungkasnya. 

Gugatan Batas Umur Cawapres di MK Untuk Muluskan Gibran di Pilpres 2024:

Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara menilai pengajuan gugatan terkait batas umur capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai upaya memuluskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024.

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga menjadi salah satu pemohon agar syarat umur minimal capres/cawapres 40 tahun di UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan harus diturunkan menjadi 35 tahun.

"Mudah dipahami, penurunan umur itu, bukan semata isu hukum, bukan semata soal memperjuangkan hak orang muda, tetapi dibaliknya ada intrik politik untuk membuka peluang Gibran Jokowi masuk ke dalam gelanggang Pilpres 2024" kata Denny Indrayana, dikutip keterangan tertulisnya, Selasa 25 Juli 2023.

Denny menilai, gugatan tersebut sangat salah. Kata dia, secara teori konstitusi dan tata negara, mudah disampaikan bahwa soal umur, tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas (bertentangan atau tidak dengan UUD). 

Soal umur, karenanya adalah open legal policy, artinya menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk menentukannya dalam proses legislasi (parlemen).

"Bukan kewenangan MK untuk menentukan batas umur capres-cawapres melalui proses ajudikasi (peradilan)" papar Denny Indrayana. 

Bekas Wakil Menteri era SBY ini mengatakan, MK harus menolak gugatan PSI tersebut. 

Denny mengajak semua pihak menolak pengajuan gugatan batas umur Caprws Cawapres tersebut. Karena menurutnya hukum tidak boleh dipermainkan, dan disesuaikan dengan syahwat politik siapapun. 

"Justru karena faktor Gibran Jokowi, maka MK akan menabrak norma dan etika konstitusional kalau memutuskan batas umur turun menjadi 35 tahun" tuturnya. 

Denny bilang, MK adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, jelas diatur dalam teks konstitusi. 

Namun, dalam realitas konteksnya, MK yang merdeka harus diperjuangkan, dan dikondisikan bersih dari pengaruh politik kekuasaan, termasuk dari Presiden Jokowi. 

"Saya berpendapat, MK harus dijaga dan dikontrol agar merdeka dari kepentingan politik siapapun yang mendorong peluang pencawapresan Gibran Jokowi" tuturnya. 

Denny berharap agar gugatan batas umur Capres Cawapres itu bukan campur tangan atau cawe-cawe presiden Jokowi. 

Apalagi posisi Ketua MK saat ini Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Jokowi.

"Tentu menimbulkan persoalan etika konstitusional" paparnya. (*) 

 

Berita Terkait