TPPU dan Korupsi BTS 4G, Pejabat Kominfo dan 7 Pegawai BAKTI Diperiksa
ejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 8 orang terkait tindak pidana pencucia uang (TPPU) dan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo Tahun
TPPU dan Korupsi BTS 4G, Pejabat Kominfo dan 7 Pegawai BAKTI Diperiksa - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 8 orang terkait tindak pidana pencucia uang (TPPU) dan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo Tahun 2020 - 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan 8 saksi yang diperiksa yaitu satu pejabat di Kemenkominfo dan 7 lainnya adalah pegawai di BAKTI.
Dirincinya, para saksi tersebut yaitu:
Baca Juga
1. DS selaku Auditor Utama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. WN selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
3. NR selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
4. GW selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
5. MS selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
6. SSD selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
7. DTJ selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
8. DA selaku Pegawai BAKTI (Tim POKJA).
BACA JUGA:
- Dapat Aliran Dana Rp250 Juta dari Johnny G Plate, Gereja GMIT: Siap Kembalikan Uang Jika dari Korupsi BTS 4G
- Tak Cuma Menpora Dito, Ini 7 Orang yang Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo
"Para saksi diperiksa untuk tersangka korupsi YUS dan untuk tersangka tindak pidanan pencucian uang TPPU, dalam kasus BTS 4G BAKTI Kominfo 2020 - 2022," katanya dalam keterangannya, Selasa, 4 Juli 2023.
Baca Juga
Diungkapkannya pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Proyek Rp10 Triliun Dikorupsi Rp8 Triliun, Usut Dugaan TPPU
Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
Penetapan tersangka terhadaop Menkominfo Johnny G Plate diapresiasi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Kejaksaan Agung harus berani melakukan tindakan tegas terhadap Menkominfo Johnny G Plate ang juga Sekjen NasDem.
Tak hanya ditetapkan tersangka, Kejagung juga langsung melakukan penahanan terhadap Johnny G Plate.
Baca Juga
BACA JUGA:
"Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menetapkan tersangka Johnny Plate dan sekaligus menahannya. Saya yakin Kejaksaan Agung telah menemukan dua alat bukti kasus korupsi yang diduga melibatkan Johnny G Plate," katanya dalam keterangannya, Rabu, 17 Mei 2023.
Dia pun mendukung Kejagung menuntakan korupsi yang meneltelah menelan kerugian negara mencapai Rp8,032 triliun ini.
"Kita dukung untuk menuntaskan kasus korupsi ini karena ternyata kemudian nilai kerugiannya dari perkiraan Rp1 triliun menjadi Rp8 triliun lebih. Padahal proyeknya sendiri hanya Rp10 triliun, sehingga ini artinya kerugian negara bisa 80 persen, mana ada kerugian bisa 80 persen begini," katanya.
Besarnya kerugian negara, ditengarainya karena ada campur tangannya atau intervensi Johnny G Plate.
BACA JUGA:
"Kenapa bisa besar? Karena diduga ada pengaruh intervensi dari penguasa-penguasanya, dari oknum pejabatnya dan bisa aja dari menterinya, jadi sudah sepantasnya Kejagung menetapkan tersangka Menteri Johnny Plate," imbuh Boyamin.
Boyamin juga berharap dengan telah ditetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka, pengusutan kasus korupsi menara BTS 4G ini tak jadi molor.
Dia pun mendorong Kejagung segera membawa kasus ini ke pengadilan.
BACA JUGA:
"Dan soal berani menahan ya prestasi juga, menahan menteri yang sedang menjabat dan dijadikan tersangka, ya kita dukunglah, kita dorong supaya lebih berani lagi menuntaskan perkara ini dengan cepat. Jangan sampai ini berkepanjangan, jangan sudah ditahan kemudian molor atau mangkrak, kita dukung supaya cepat dibawa ke pengadilan," katanya.
Dia juga berharap Kejagung bisa mengembangkan kasus ini ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Sekali lagi kita berharap nanti kalau memang ini prosesnya bisa dituntaskan dengan cepat nanti bisa ditempel dengan perkara pencucian uang, karena dugaannya uang ini ke mana aja, karena ada dugaan fiktif, mark up, diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, makanya perlu ditempel dengan pencucian uang," katanya.(rls/lan)