Harga Perumahan Subsidi Naik, Catat Syarat untuk Mendapatkannya
Harga perumahaan subsidi kembali naik. Sebelumnya batasan harga maksimal perumahan subsidi bebas PPN berkisar antara Rp150,5 juta hingga Rp219 juta.
Harga Perumahan Subsidi Naik, Catat Syarat untuk Mendapatkannya - Harga perumahaan subsidi kembali naik. Sebelumnya batasan harga maksimal perumahan subsidi bebas PPN berkisar antara Rp150,5 juta hingga Rp219 juta.
Namun setelah dikeluarkan aturan baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2023 ini perumahan subsidi bebas PPN naik menjadi Rp162 juta hingga Rp234 juta.
Sementara pada 2024, batasan harga tersebut juga bakal naik lagi jadi Rp166 juta sampai Rp240 juta.
Baca Juga
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
BACA JUGA:
Diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, kenaikan harga diberlakukan mengikuti kenaikan harga rata-rata biaya konstruksi yang sebesar 2,7 persen per tahun, berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.
Namun dia menegaskan, Pemerintah bakal menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas.
Rumah subsidi diperuntukkan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tujuannya agar mereka mendapat tempat tinggal dan berstatus rumah pertama.
BACA JUGA:
Rumah ini juga tidak boleh dipindahtangankan selama empat tahun lamanya.
Subsidi yang diberikan Pemerintah lewat Kementerian PUPR memungkinkan pembeli untuk mencicil rumah ini dengan bunga 5 persen per tahun.
Baca Juga
Berikut Syarat Membeli Rumah Subdisi
Dikutip laman resmi Bank Tabungan Negara (BTN), syarat dan ketentuan membeli rumah subsidi dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), yakni:
1. WNI berusia 21 tahun atau telah menikah
2. Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon s.d. 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo
3. Pemohon maupun pasangan (suami/isteri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas
4. Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi:
Baca Juga
- Rp4juta untuk Rumah Sejahtera Tapak
- Rp7juta untuk Rumah Sejahtera Susun
5. Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil
6. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
7. Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR
8. Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah
BACA JUGA:
Larangan Pemilik Rumah Subsidi:
1. Menunggak angsuran
2. Memberikan keterangan/pernyataan/dokumen yang tidak benar atau palsu dalam pengajuan KPR BTN Subsidi
3. Menelantarkan rumah atau tidak menghuni rumah
4. Menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah dikecualikan:
-Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan)
-Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak
- Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun
- Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan